Untuk itu, Amri menjelaskan bahwa 4 anggota dewan dari Fraksi PPP merupakan anggota badan anggaran diharapkan setelah menerima informasi mengenai kendala teknis ini dapat dipahami oleh para anggota. Dimana pada saat awal tahun 2022 akan segera dimasukkan ke RKPD dan menjadi program prioritas.
"Karena dapat informasi dari Kacabdin II (Hendry, S.AP) bahwasanya salah satu syarat pendirian sekolah itu adalah sertifikat lahan harus berstatus clear and clean, sekarang kondisinya bagaimana kami punya sertifikat, kalau ternyata dananya belum ada," ujarnya.
Selain itu, pihaknya mendorong Cabang Dinas Pendidikan agar dapat memiliki kantor yang lebih representatif, sebagai tindaklanjutnya ia akan membahas ini bersama Bakuda sehingga pembinaan dan pelatihan kepada guru-guru SMA lebih baik lagi.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
