Rusia Klaim Indonesia Ingin Gabung ke BRICSS, Kelompok Ekonomi Baru

MOSCOW - Lintasbabel.iNews.id - Rusia klaim Indonesia ingin gabung ke BRICSS (Brazil, Rusia, China, India, Aftika Selatan), yang merusak kelompok ekonomi baru. Juru bicara Dewan Federasi Rusia Valentina Matviyenko menyebutkan hal tersebut.

Hal serupa juga diungkaplan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia, TASS. 

BRICS merupakan kelompok ekonomi besar baru yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok kerjasama ekonomi ini pertamakali digagas oleh sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat, Goldman Sachs. 

Menurut  perusahaan yang memiliki nama lengkap The Goldman Sachs Grup Inc. ini, pada tahun 2050 mendatang, gabungan kekuatan ekonomi dari 5 negara yang tergabung dalam BRICS ini, akan mengalahkan dominasi negara-negara terkaya di dunia saat ini. 

Di dalam perjalanannya, kelompok ekonomi baru ini sudah menginisiasi New Development Bank dan sedang berupaya memperluas kerjasama dengan menarik beberapa anggota baru. 

Indonesia sebagai negara dengan sumberdaya alam melimpah dan jumlah tenaga kerja yang besar menjadi daya tarik tersendiri untuk diajak bergabung dengan BRICS. 

Dilansir dari kantor berita Rusia, TASS, Jumat, 21 Oktober 2022, dalam sebuah sesi wawancara, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Tavares mengaku mendapat kabar tentang ketertarikan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. 

"Saya mendengar presiden saya berbicara untuk itu (keanggotaan penuh dalam integrasi - TASS) selama KTT BRICS. Ada kemungkinan bagi Indonesia untuk bergabung sepenuhnya dengan BRICS," kata Jose Tavares kepada TASS. 

Dijelaskan Tavares, hingga saat ini kedutaan Indonesia untuk Rusia  belum menerima informasi lengkap terkait keinginan Jakarta untuk menjadi anggota The BRICS countries, sebutan bagi anggota BRICS.  

"Jakarta harus membahas peran negara di masa depan dalam integrasi, menimbang segalanya, setelah itu pemerintah (Indonesia) akan mengambil keputusan." kata Tavares.

Editor : Haryanto