JAKARTA, lintasbabel.id - Mantan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, M Ardian Noervianto dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ardian terbukti menerima suap terkait pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.
Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa menjelaskan Ardian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
"Menyatakan terdakwa M Ardian Noervianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif satu," ujar Suparman saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," katanya.
Tak hanya itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban Ardian untuk membayar uang pengganti. Ardian diminta membayar uang pengganti sebesar 131 ribu dolar Singapura paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrah.
Jika Ardian tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu itu, kata Hakim, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar ruang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama satu tahun," kata hakim.
Atas putusan majelis hakim tersebut, Ardian menyatakan pikir-pikir. Demikian juga dengan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.
Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim jaksa yang menuntut Ardian agar dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Ardian dinyatakan terbukti menerima suap bersama mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar dan mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, Sukarman Loke sebesar Rp2,4 miliar.
Hakim menyatakan uang itu untuk melancarkan pengurusan dana PEN 2021 Pemkab Kolaka Timur. Dalam perkara ini Ardian terbukti menerima suap 131.000 dolar Singapura.
Uang suap diberikan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan pengusaha, LM Rusdianto Emba. Laode berperan meminta alamat dan nomor telepon ajudan Ardian untuk diberikan ke Andi agar pengurusan dana PEN Kolaka Timur makin lancar.
Usai diberikan uang suap itu, Ardian langsung memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri agar usulan dana PEN Pemkab Kolaka Timur disetujui. Pertimbangan dari Kemendagri merupakan syarat agar pengajuan dana PEN disetuju
Artikel ini telah diterbitkan di halaman iNews.id dengan judul "Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap soal Dana PEN"
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
