PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Pemerintah Rusia mengumumkan akan menggelar referendum atau jajak pendapat di Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk, dan Kherson, untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Referendum atas sisa wilayah yang masih diduduki Rusia selama operasi militer khusus ini, akan digelar pada tanggal 23-27 September 2022.
Pengumuman pelaksanaan referendum serentak ini dilakukan terpisah, oleh masing-masing pejabat yang ditunjuk oleh Kremlin selama pendudukan.
Dilansir dari Euromaidanpress, Gubernur Kherson Oblast yang ditunjuk Rusia, Vladimir Saldo, pada Selasa, 20 September 2022 mengumumkan referendum untuk bergabung dengan Rusia akan digelar diseluruh wilayah Kherson yang dikuasai Rusia.
Hal serupa juga terjadi di Zaporizhzhia, Luhansk, dan Donetsk, dimana konvensi publik yang dirancang oleh Rusia mengadakan pertemuan untuk mendesak pejabat otoritas pendudukan untuk segera menggelar referendum bergabung dengan Rusia.
Menanggapi permintaan referendum di empat wilayah ini disambut baik oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev.
Dirinya berpendapat, proposal ini membuka jalam agar keempat wilayah ini dapat bergabung dengan Rusia, dan akan memberikan lebih banyal kemungkinan bagi Rusia untuk mempertahankan wilayah yang direbut dari Ukraina ini.
Sebelumnya, pada tanggal 22 Februari 2022, Rusia sudah mendeklarasikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang notabenenya merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu dalih bagi militer Rusia untuk memerangi Ukraina tiga hari berselang.
Rencana menggelar referendum diwilayah yang dikuasai Rusia ini, sudah beberapa kali dilakukan, namun berhasil digagalkan oleh perlawanan lokal dan serangan partisan setempat terhadap otoritas yang ditunjuk Rusia untuk menggelar referendum.
Pada 5 September 2022, salah satu pejabat boneka Rusia di Kherson, Kirill Stremousov mengumumkan bahwa Kherson Oblast siap menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia, namun seiring kemunduran yang dialami pasukan Rusia dimedan pertempuran, rencana ini terpaksa ditangguhkan dengan alasan keamanan.
Rencana referendum terhadap empat wilayah Ukraina ini ditentang oleh pemerintah Kiev dan dianggap sebagai tindakan ilegal dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
Penasehat kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Mykhailo Podoliak menyebutkan referendum ilegal yang akan digelar tersebut tidak akan menghentikan langkah pasukan Ukraina untuk merebut kembali seluruh wilayah kedaulatan Ukraina dan menghancurkan pasukan Rusia.
"Rusia memutuskan untuk menanggapi intensitas serangan balik Ukraina dengan langkah asimetris. Berpikir bahwa sebuah referendum ilegal akan menghentikan HIMARS dan Angkatan Bersenjata untuk menghancurkan penjajah ditanah kami. Apakah anda benar-benar ingin menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk melarikan diri, untuk pertunjukan baru? Coba saja...pasti menarik," tulis Mykhailo diakun twitter resminya.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba menyatakan Ukraina akan tetap membebaskan setiap jengkal tanahnya dari pendudukan pasukan Rusia. Dan peperangan ini hanya akan berakhir jika seluruh pasukan Rusia keluar dari wilayah Ukraina.
"Referendum memalukan ini tidak akan merubah apapun. Juga tidak akan ada 'mobilisasi' hibrida. Rusia telah dan tetap menjadi agresor yang secara ilegal menduduki bagian-bagian tanah Ukraina. Ukraina memiliki hak untuk membebaskan wilayahnya dan akan terus membebaskannya, apa pun yang dikatakan Rusia,” tulis Kuleba di Twitter.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
