PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Muhamamd Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025. Atas penunjukan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Bangka Belitung (Babel) sepakat.
Pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Plt DPP PPP, sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly tertanggal 9 September 2022.
"Alhamdulillah kami menyampaikan rasa syukur, karena kami berharap dengan sudah terbitnya SK Menkumham itu, ini menjadi titik akhir yang boleh dikatakan sebelumnya ada kisruh sedikit. Nah dengan semakin cepatnya keluar SK itu, maka akan menyelesaikan masalah internal kami, sehingga tidak ada lagi istilah kubu-kubuan, semua nyatu," kata Ketua DPW PPP Babel Amri Cahyadi, Senin (12/9/2022).
Muhammad Mardiono menggantikan Suharso Monoarfa yang sebelumnya dicopot dari Ketua Umum (Ketum) PPP saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten pada 30 Agustus 2022 lalu.
Amri menegaskan, sejak awal DPW PPP Babel merupakan salah satu DPW yang mendukung Mukernas tersebut.
Sebab menurut Amri, penunjukan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP sudah melalui proses dan tahapan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan secara internal sudah dijelaskan maksud dan tujuan diambilnya keputusan tersebut.
"Jadi diambilnya keputusan ini semata-mata, yang pertama adalah dalam rangka patuh dan taat kepada Alim Ulama atau tokoh partai dari Majelis DPP yang merekomendasikan salah satunya memohonkan Suharso Monoarfa mundur atau dimundurkan," ujarnya.
Menurut Amri, pihaknya menyakini keputusan Mukernas tersebut adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk memulihkan kembali kekuatan PPP guna mempererat kembali seluruh stakeholder partai-partai menuju kemenangan PPP di Pemilu 2024 mendatang.
"Alhamdulillah ini sudah di proses dengan cepat oleh Kemenkumham, sehingga persoalan mungkin ada sedikit penolakan dari sebagian teman-teman di DPP lainnya, itu menjadi menjadi selesai dan tidak berlarut-larut. Bayangkan jika SK itu lama, maka akan berlarut-larut. Makanya kami bersyukur, karena proses ini dilaksanakan secara objektif dan profesional oleh Kemenkumham," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Babel ini menambahkan, untuk wilayah Bangka Belitung baik itu DPW maupun seluruh DPC akan satu komando terhadap keputusan tersebut.
"Jadi saya yakini satu komando dukungan terhadap Mardiono sebagai Plt Ketum PPP. Jadi sekarang ini bukan lagi persoalan Mukernas kemarin, bukan lagi persoalan ketum, tetapi persoalan kami sekarang menatap ke depan konsolidasi partai menuju kemenangan pemilu 2024 mendatang," ucapnya.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
