Ia menegaskan, keputusan yang dilakukan pemerintah pusat memutuskan Pulau Tujuh masuk Pemkab Lingga dianggap Hendra kurang tepat, apabila dilihat secara histori atau sejarahnya.
"Tidak tepat, karena secara historis dekat dengan Babel, jadi keputusan itu belum tepat," tegasnya.
Dikatakan Hendra, pihaknya tidak menyalahkan siapapun terkait lepasnya Pulau Tujuh yang kini masuk ke Pemkab Lingga berdasarkan Peraturan Kemendagri Nomor 050-145 tahun 2022.
Menurutnya, ini menjadi bahan evaluasi Pemprov Babel untuk terus menjaga dan merawat daerah-daerahnya. Terutama daerah pulau yang berada di sekeliling Provinsi Bangka Belitung.
"Tentunya kita rugi dengan Pulau Tujuh masuk Pemkab Lingga. Tetapi saya tida menyalahkan siapapun, terkait ini, menjadikan bahan evaluasi diri untuk Babel ini memperhatian pulau-pulau lainnya yang memiliki potensi," katanya.
Seperti halnya Pulau Lepar, Pulau Lepar Pongok, Pulau Besar dan pulau lainnya yang memerlukan sentuhan pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya, dari listrik, sinyal dan banyak lainnya.
"Kejadian ini menjadi pembelajaran kita, agar kita ini memperhatikan aset kita. Terutama pulau pulau yang kurang diperhatikan, dari fasilitas listrik, sinyal. Jangan bicara Pulau Tujuh yang tidak diurus, tetapi lihat banyak pulau yang masuk teritorial Babel tidak dibenahi, ini jadi tamparan agar kita jangan lengah lagi," tegasnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
