Untuk itu, lanjut Naziarto, perlu cara untuk mengefisiensikan belanja pegawai ini. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus pegawai honorer di pemerintahan.
"Saat ini juga kita sudah memulai assesment (penilaian) terhadap seluruh honorer, mana yang layak dan tidak, itu arahannya," tambahnya.
"Ke depan honorer juga akan dilimpahkan ke pihak ketiga khusus di empat kategori, yakni supir, sekuriti, cleaning service dan pramusaji. Sementara untuk PPPK dibuka untuk administasi guru dan tenaga kesehatan," ungkapnya.
Editor : Muri Setiawan
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
