Salah satu penyumbang besar belanja pegawai Pemprov Babel disebutkan Sekda, adalah pembayaran gaji tenaga honorer pemprov yang jumlahnya ada 4.000 orang lebih.
Meskipun sudah dilarang melakukan rekrutmen honorer baru mulai awal tahun ini, namun faktanya menurut Sekda, masih ditemukan pegawai honorer baru lewat praktik penggantian honorer yang tidak diperpanjang kontraknya.
"Jangan sampai terjadi tambal sulam. Berhenti, diganti lewat rekomendasi ke BKPSDM, ini yang terjadi," tegasnya.
Kendati demikian, sesuai Undang-undang kewenangan tenaga honorer tetap berada di tangan Gubernur dan Sekda. Disamping dalam pengawasan secara internal ada di Inspektorat.
"Jadi jika terjadi temuan seperti itu, Inspektorat dapat memberikan teguran keras ke pimpinan perangkat daerah," jelasnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
