Pendapat Akhir Fraksi, DPRD Bateng Setujui 1 Raperda, 2 Lainnya Butuh Waktu untuk Komitmen Bersama

BANGKA TENGAH, lintasbabel.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar rapat paripurna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Bateng pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021/2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bateng, Selasa (17/05/2022).

Adapun Raperda yang dibahas, yakni Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah, Raperda tentang pencegahan perkawinan pada usia anak dan Raperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan persandian.

Baca Juga

Dr Hinca Gelar Bedah Buku Save Babel di Bangka Tengah, Berisi 8 Rekomendasi untuk Prabowo-Gibran

Bupati Bateng, Algafry Rahman mengatakan dari tiga raperda yang diajukan, hanya satu raperda yang disetujui DPRD Bateng, sedangkan dua raperda lainnya akan dibahas pada persidangan selanjutnya.

"Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi DPRD yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara, pada prinsipnya fraksi-fraksi DPRD belum secara cara bulat dan utuh dapat menerima dan menyetujui ketiga Raperda yang dimaksud untuk disahkan dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga masih diperlukan waktu untuk penajaman yang lebih spesifik dan diperlukan pembahasan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan," ujar Algafry.

Dikatakan Algafry, dari pandangan fraksi yang telah disampaikan terdapat beberapa catatan penting, koreksi, saran dan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pihaknya dalam mengambil keputusan.

Baca Juga

E-sport Bupati Bangka Tengah Cup Siap Digelar 14-15 September 2024

"Catatan penting tersebut akan menjadi masukan untuk lebih baik di masa yang akan datang dan kami memahami sepenuhnya bahwa apa yang telah diperbuat oleh pemerintah daerah dalam penyusunan raperda ini sungguh memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu sekiranya saran dan masukan sangat diperlukan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyiapkan regulasi daerah yang baik dan berkualitas di masa-masa yang akan datang," tuturnya.

Editor : Muri Setiawan