Usai Arahan Presiden Soal Tambang Ilegal, Kapolda : Kita Tindak Tegas

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id — Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya aktivitas tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel). Presiden menyebut terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut dan meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut praktik pertambangan ilegal.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga

H Yul Tersangka Tambang Ilegal Akan Ajukan Justice Collaborator, Ngaku Cuma Pekerja

Menanggapi arahan Presiden, Kapolda Bangka Belitung Irjen Viktor Sihombing menegaskan jajarannya tidak akan ragu menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk oknum aparat yang diduga membekingi pertambangan ilegal.

“Instruksi Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik,” kata Viktor.

Dia menegaskan, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung telah dan akan terus dilakukan secara konsisten.

Baca Juga

Kolong Merbuk, Kenari dan Pungguk Kembali Dijarah Tambang Ilegal

“Belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan. Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya, termasuk penegakan hukum,” ujarnya.

Selain penindakan, Viktor menekankan pentingnya tata kelola pertambangan yang legal sehingga keberadaan sektor pertambangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Polda Bangka Belitung juga menyatakan siap mengawal rencana pemerintah daerah terkait penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Baca Juga

Tambang Timah Ilegal Kembali Beroperasi di Komplek Perkantoran Pemda Bangka Barat

“Yang paling penting sebenarnya, tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, nanti kami akan perintahkan para Kapolres untuk mengawal itu. Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” jelas Viktor.

Editor : Haryanto