Tambang Timah Ilegal Kembali Beroperasi di Komplek Perkantoran Pemda Bangka Barat

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Aktivitas tambang timah ilegal kembali beroperasi di lingkungan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). 

Pantauan beberapa hari lalu, terlihat aktivitas tersebut menggunakan alat berat jenis eksavator. Kegiatan tersebut tak hanya mencemari aliran sungai, bahkan limbahnya sudah menutupi akses jalan milik kabupaten. 

Baca Juga

Oknum Wartawan Diduga Terlibat Aktivitas Tambang Teluk Inggris 

Kasat Pol PP Bangka Barat, Sidarta Gautama mengatakan, pihaknya sudah pernah melakukan penerbitan yang berada di belakang Gedung Graha Aparatur Pemkab Babar. 

Namun, untuk aktivitas yang mencemari jalan milik Kabupaten, Sidarta belum mendapatkan informasi dan rencananya akan berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk penertiban.

"Cuma kalau ada informasi aktivitas lain lagi, kita akan berkoordinasi dulu dengan KPHP. Itu harus dilakukan karena lingkungan ini masuk kawasan (hutan lindung)," ucapnya, Senin (11/8/2025).

Baca Juga

Hasil Rekomendasi Panitia Khusus Izin Usaha Pertambangan PT Timah di Desa Batu Beriga

Ia mengaku, Sat Pol-PP berani melakukan penertiban tambang ilegal di belakang Gedung Graha Aparatur karena sudah jaraknya dekat dan mengancam aset daerah milik Kabupaten Bangka Barat.

"Karena kalau aktivitas tambang ilegal yang jauh dari gedung pemerintah adalah wewenang KPHP Rambat Menduyung, karena hutan lindung. Kalau saya berkewajiban mengamankan aset daerah," ujarnya.

Lalu, terkait informasi adanya aktivitas tambang ilegal lain. Sat Pol PP akan tetap menindaklanjuti masalah ini, tapi dengan tetap akan berkoodinasi ke KPHP Rambat Menduyung.

Baca Juga

Ingin Merbuk, Kenari dan Pungguk bisa Dimanfaatkan, Didit Kawal Perubahan RTRW jadi Zona Tambang

"Kemudian, misalnya di aliran sungai di belakang kantor terus sampai ke diklat sana juga akan kami koordinasikan karena masuk hutan lindung. Siang ini juga akan kita telusuri bersama dengan KPHP," ucapnya. 

Editor : Haryanto