DPRD Bateng Soroti Tambang Ilegal Merbuk, Batianus: Warga Lokal Harus Dapat Kompensasi

BANGKA TENGAH, Lintasbabel.iNews.id - Maraknya penambangan timah ilegal di kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk menjadi perhatian khusus DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

"DPRD berharap penambang masyarakat yang katanya ilegal di Merbuk - Kenari menjaga dan menahan diri jangan melakukan penambangan di areal SUTT 150 kV yang saat ini sudah berjarak 116 meter," ujar Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga

Kolong Merbuk, Kenari dan Pungguk Kembali Dijarah Tambang Ilegal

"Karena ini menyangkut hajat masyarakat banyak, ketika SUTT ini tumbang, maka satu Koba ini tidak akan mendapatkan listrik, tolonglah dipikirkan kepada penambang," sambungnya.

Ia meminta, agar para penambang memikirkan kondisi masyarakat sekitar, yang terganggu karena suara mesin dan potensi kerusakan alam.

"Kemudian, bagi penambang tadi tolong dijaga, jangan terjadi keresahan di masyarakat lokal, mulai dari kebisingan, itu harus dijaga, terlepas ini ke depannya terus berjalan atau tidak, keputusannya di PT. Timah dan sesuai regulasi," terangnya.

Baca Juga

Izin Tambang Merbuk Belum Pasti, Sekda Bangka Tengah : Kita Hanya Bisa Kasih Dukungan Moral

Menurut Batianus, ketika regulasi penambangan di kawasan Merbuk sudah jelas, maka para penambang harus terdata.

"Prioritaskan para penambang di sekitar wilayah Merbuk dan Kenari, masyarakat lokal berdayakan, sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang jelas," tuturnya.

"Makanya, kami minta ke Bupati, agar ada rembuk kelurahan dan desa, apa kompensasi dari penambangan di Merbuk dan Kenari kepada masyarakat sekitar, harus ada rembuk keputusan panitia untuk mengkoordinir ini," ujarnya.

Baca Juga

Penambang di Bangka Barat yang Hilang Ditemukan Dalam Keadaan Tubuh Tidak Utuh

Batianus menegaskan, masyarakat sekitar harus mendapatkan kompensasi dari penambangan Merbuk - Kenari.

"Kalau begini tidak terkoodinir dengan baik, tidak jelas penambangnya dari mana saja, wajar masyarakat protes, apalagi jika sampai SUTT 150 kV PLN roboh, korbannya masyarakat sekitar tidak dapat listrik," tegasnya.

"Penambang ilegal, tolong sadar diri jaga semua, termasuk potensi kerusakan lingkungan, kasihanlah masyarakat sekitar, yang masuk penambang dari luar, dampaknya ke warga lokal," pungkasnya.

Editor : Muri Setiawan