Sempat Dilarang Beroperasi, Penambang Timah di Belitung Timur Minta Bupati Berikan Keringanan

BELITUNG TIMUR, lintasbabel.id - Para penambang di Kabupaten Belitung Timur meminta agar Bupati memberikan keringanan supaya mereka dapat beraktifitas menambang timah, sampai dengan hari raya Idul fitri.

"Kami minta tolong kepada Pemerintah Daerah secepat mungkin kami bisa jalan," kata Aminur, perwakilan penambang yang hadir dalam pertemuan bersama perusahaan plat merah (PT Timah) yang diinisiasi oleh Kapolres Belitung Timur, pada Kamis (31/30/2022) bertempat di Ruang Vicon Polres Belitung Timur.

Baca Juga

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Korupsi IUP PT Timah Tbk., Berikut Nama-Namanya

Tak hanya itu, para penambang juga meminta kepada pihak perusahaan agar membeli timah rakyat seharga dengan swasta.

"Untuk PT Timah kami juga minta tolong kalau harga timahnya bisa disamakan dengan smelter," katanya.

Kepala Unit Produksi Belitung PT Timah, Haspani mengatakan, pihaknya telah memberikan pilihan kepada para penambang, berkenaan adanya permintaan Kapolres Belitung Timur, tentang solusi jangka pendek bagi masyarakat penambang. 

Baca Juga

GM PT TINS Ditetapkan Tersangka Kasus Tipikor IUP PT Timah

"Kami sudah memberikan jalan, sudah welcome atas undangan yang disampaikan pak Kapolres. Kami sudah memberikan SPK atau pekerjaan yang mereka harapkan, bekerja dengan aman, dengan damai dan masuk dalam Izin Usaha Pertambangan PT Timah," ujar pria yang akrab disapa Ipon itu. 

Namun, Ipon mengatakan ada proses yang harus dilakukan sebelum masyarakat menambang di IUP PT Timah. 

"Jadi, mereka mengajukan surat dulu, prosesnya dalam minggu-minggu ini juga bisa. Untuk timahnya harus dijual kepada PT Timah, tidak boleh ke tempat lain," ucapnya. 

Baca Juga

Korupsi IUP Timah, 2 Orang Kembali Ditahan Kejagung RI, 1 Diantaranya Menyerahkan Diri

Sementara, Kapolres Beltim mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan solusi jangka pendek kepada para penambang, yang saat ini tak bisa beraktifitas dikarenakan terbentur masalah lokasi.

"Kami mencoba membantu para penambang agar mendapatkan solusi terbaik, alhamdulillah PT Timah merespon dengan baik, mereka memberikan lokasi IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ada di Belitung Timur. Jadi penambang bisa melakukan aktifitas di tempat yang legal dan terhindar dari masalah," ujar Kapolres Beltim, AKBP Taufik Noor Isya.

Sebelumnya, para penambang timah di Belitung Timur diminta menghentikan aktifitas pertambangan timah yang dilakukan secara inkonvensional tersebut.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah, Kejagung Tahan Eks Dirut PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani

Forkopimda Kabupaten Belitung Timur bahkan sampai menggelar rapat koordinasi terkait aktivitas penambangan timah di wilayah Belitung Timur. Rakor dilakukan di Mapolres Belitung Timur, pada Senin (21/3/2022). 

Bupati Belitung Timur, Burhanudin menyampaikan pemerintah daerah tidak pernah melarang aktivitas penambangan. 

Namun katanya, aktivitas penambangan di DAS harus menjadi koreksi bersama, agar tercipta wilayah tertib, aman dan kondusif. 

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah, Kejagung Tetapkan Satu Tersangka

Pemeritah daerah akan mengusulkan daerah tambang menjadi WPR atau Wilayah Penambangan Rakyat. 

Burhanudin meminta agar masyarakat penambang bijak dalam melakukan aktivitas penambangan. 

"Saya tidak melarang Aktifitas penambangan, tapi juga harus tahu, mana lokasi yang pantas untuk ditambang mana yang tidak," ujar Burhanudin. 

Sementara itu, Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Noor Isya menuturkan, pihak polres Belitung Timur sengaja mengundang Forkopimda guna membicarakan aktivitas penambangan, khusunya Tambang Inkonvesional atau TI rajuk. 

Dia mengatakan, hasil dari masukan pada rapat koordinasi tersebut, banyak hal yang harus dibenahi mulai dari jangka pendek, menengah dan Panjang. 

Jangka menengah sampai panjang, kata AKBP Taufik misalnya, yakni dengan mengundang para pemangku kepentingan, baik itu Semelter maupun PT Timah. 

"Cuma jangka pendek ini adalah masalah TI Rajuk, yang selalu carut marut di sungai. Dilaporkan oleh LH sendiri sudah ada pencemaran lingkungan yang sudah lama sekali, sehingga ini menjadi raport buruk bagi pemerintah daerah ketika lingkungan tercemar," ujarnya. 

Dari hasil kesepakatan bersama, hasil rakor tersebut, akan dilaksanakan sosialisasi agar para penambang berhenti menambang di lokasi aliran sungai tersebut, dan mencari lokasi lain. 

"Untuk penambang tidak ada masalah, cuman menjadi masalah adalah lokasi tempat aktivitas menambangnya sungai tadi, jangan sampai terkesan seperti pembiaran dan kemudian ada framing, ada pertempuran penambang dari luar dengan penambang dari Beltim," ucapnya. 

Editor : Muri Setiawan