DPRD Serahkan Pemotongan TPP PNS pada TAPD Bangka Barat 

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Badri Syamsu menanggapi kebijakan Bupati Markus, terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di Bumi Sejiran Setason. 

Dikatakan Badri, pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat pembahasan anggaran terkait defisit yang dialami Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta cara mengatasi utang pada anggaran tahun 2024 lalu. 

Baca Juga

Oknum Wartawan Diduga Terlibat Aktivitas Tambang Teluk Inggris 

"Memang kami dari DPRD telah rapat dengan TAPD, menyikapi defisit anggaran dan hutang tahun 2024. Kami dari DPRD menyerahkan langsung ke TAPD, kebetulan saat itu rapatnya ada Pak Sekda dan pak Abimanyu," katanya, Senin (7/7/2025). 

"Memang kita rapat tersebut salah satunya untuk mengatasi defisit tersebut, adanya pemangkasan tpp," ujar Badri. 

Badri menyampaikan, DPRD bersama pemerintah daerah sudah lama melakukan pembahasan tersebut, dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikannya.

Baca Juga

Polisi Tarik 13 Unit Ponton dari Perairan Teluk Inggris 

"Kami dari DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada tim TAPD bagaimana skemanya, jadi sebelum pak Markus dilantik, kami sudah beberapa kali menyampaikan untuk menyikapi masalah defisit anggaran dan juga hutang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2024. Itu sudah beberapa kali dibahas di badan anggaran bersama TAPD," ucapnya. 

Menurut Badri, salah satu cara untuk menyelesaikan piutang tahun 2024 dan mencegah defisit berkelanjutan adalah dengan pemotongan TPP PNS, sembari mencari pendapatan lainnya. 

"Iya sudah lama, memang solusinya mau tidak mau kita, mungkin untuk tpp lah dikurangi, karena kita melihat seperti pak Sekda kemduian OPD lainnya, untuk skemanya kami menyerahkan ke TAPD," katanya. 

Baca Juga

SSB Himawari Juara Turnamen U-12 Bhayangkara CUP

Diketahui, Bupati Bangka Barat, Markus telah menyampaikan untuk mengatasi defisit berkelanjutan pada anggaran, pihaknya akan mengambil kebijakan dengan melakukan penyesuaian TPP PNS, yang saat ini sedang dihitung untuk angka pemotongannya. 

Mau tidak mau, setelah saya pikir satu bulan ini, terpaksa kami harus mengusulkan (penyesuaian) TPP, tapi PPPK tidak ada penyesuaian, penyesuaian (potongan TPP) hanya untuk PNS," kata Markus, Senin (7/7/2025).

Kesulitan keuangan menekan Bupati Markus sehingga membuat kebijakan yang berdampak pada TPP PNS. Ia mengaku dengan berberat hati memutuskan memotong TPP PNS karena hutang daerah.

Baca Juga

24 Tim Sepakbola U-12 Ikuti Turnamen Bhayangkara Cup Polres Bangka Barat

"Kondisi ini mau tidak mau, sebenarnya ini berat, tapi kita memiliki hutang yang besar, dan kita sudah ditegur oleh BPK Perwakilan Pangkalpinang," ucapnya. 

Editor : Haryanto