Imbas Utang Rp48 Miliar, Bupati Bangka Barat Potong TPP PNS Dimulai Juni 2025

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id  - Bupati Bangka Barat, Markus telah membentuk tim untuk menghitung besaran penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di Bumi Sejiran Setason. 

TPP PNS itu akan di potong akibat imbas utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) pada tahun 2024, sebesar Rp48,5 miliar.

Baca Juga

Oknum Wartawan Diduga Terlibat Aktivitas Tambang Teluk Inggris 

Namun, untuk memulihkan keuangan daerah, dikatakan Markus tidak hanya mengandalkan pemotongan TPP PNS, pihaknya juga akan berusaha menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. 

"Lagi dihitung kira-kira berapa nilai yang pas, kita berharap tahun depan tidak lagi (utang), karena kita akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan," ucapnya, Senin (7/7/2025). 

Menurut Markus, terjadinya uutang tersebut akibat kesalahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun 2024, sehingga berdampak pada anggaran 2025 saat dirinya menjabat.

Baca Juga

Polisi Tarik 13 Unit Ponton dari Perairan Teluk Inggris 

"Jadi bukan hanya tpp, honor bupati juga di sesuaikan. Jadi ini harus di maklumi, ini bukan kesalahan murni dari Markus. Utang tahun kemarin bukan saya yang buat," ujarnya. 

"Saya juga sudah menegur TAPD, karena bagi saya TAPD tidak cermat menyusun anggaran di 2024. Sehingga menimbulkan utang sebesar ini, utang ini kebanyakan ke pihak ketiga. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, tapi tidak tahu lah mereka seperti apa," kata Markus. 

Markus mengatakan, penyesuaian TPP PNS akan di mulai bulan Juni 2025 dan akan berlangsung hingga beberapa tahun kedepan hingga keuangan daerah benar-benar stabil dan terkendali. 

Baca Juga

SSB Himawari Juara Turnamen U-12 Bhayangkara CUP

"Kita hitung mulai dari Juni, gambarnya akan berjenjang, mulai dari yang tertinggi, Sekda, eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. (Keuangan stabil) Kalau benar-benar selesai itu, diperkirakan akan selesai tahun 2027," katanya. 

Markus berharap kebijakan tersebut dapat didukung semua pihak, lantaran untuk memulihkan keuangan daerah, supaya tidak mengganggu pembangunan di Bumi Sejiran Setason. 

Editor : Haryanto