Pangan Bangka Belitung Krisis, Harga Pangan Naik Drastis

SALAH satu ciri khas utama Indonesia adalah statusnya sebagai negara agraris. Yang mana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani atau terlibat dalam sektor pertanian. Tanah yang subur dan iklim tropis yang hangat sepanjang tahun menciptakan kondisi ideal bagi pertanian yang produktif, sektor pertanian di Indonesia sangat beragam dengan berbagai jenis tanaman dan hasil pertanian.

Akan tetapi, meskipun Indonesia merupakan negara agraris tak jarang sekali mengadapi tantangan- tantangan, salah satunya kelangkaan bahan pangan, yang nantinya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Baca Juga

Pantau Pasar Hingga Retail Modern, Polda Babel Ingatkan Tidak Ada Penimbunan Beras

Selama satu minggu terakhir, sebagian besar harga bahan pangan di tingkat pengecer di seluruh daerah di Indonesia itu mengalami kenaikan, salah satunya ialah daerah Kepulauan Bangka Belitung .

Sebagai daerah kepulauan, tantangan dalam pemasokan kebutuhan pokok khususnya pangan di Bangka Belitung cukup besar. Kelangkaan bahan pangan tentu akan berpengaruh terhadap harga-harganya, karena permintaan yang tinggi namun pasokan yang terbatas.

Hal ini dapat menyebabkan naiknya biaya hidup bagi masyarakat Bangka Belitung, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan tetap atau berpenghasilan rendah, dan dapat mengakibatkan kesulitan ekonomi yang lebih besar bagi mereka yang sudah rentan secara finansial.

Baca Juga

Harga Beras di Babel Ugal-ugalan, Tembus Rp20 Ribu per Kg, Tertinggi Nasional

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), produksi beras di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ialah sebesar 38.824,34 ton. Dengan jumlah penduduk Babel sekitar 1,5 juta jiwa maka setiap tahun masyarakat menyantap beras kurang lebih 147.300 ton. Hal ini menjadi indikator bahwa produksi di dalam daerah itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kalau kita mengacu kepada UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan : “Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal”.

Kewajiban pemerintah untuk bisa mengontrol kestabilan harga dan tidak menyerahkan sepenuhnya harga kebutuhan pangan pada mekanisme pasar. 

Baca Juga

Harga Beras Terus Melonjak, DPKP Babel: Minimnya Produksi Padi di Daerah

Pangan bukan hanya sekedar kebutuhan pokok, melainkan juga fondasi dari kesejahteraan dan keberlangsungan hidup setiap individu. Ketersediaan pangan yang memadai merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi setiap harinya.

Dengan demikian, upaya untuk memastikan pasokan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Kenaikan harga bahan pangan yang melambung tinggi dalam beberapa minggu terakhir di Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebuah persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ketidak-mampuan pemerintah daerah untuk menjawab krisis pangan ini, mencerminkan adanya kekurangan dalam perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi pangan di daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga

Harga Beras Melambung Tinggi, Warga Kurangi Pembelian

Sebagai hasilnya, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang bergantung pada pasokan pangan dari luar menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan harga yang terjangkau.

Dampak dari kenaikan harga pangan ini tentunya  dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Biaya hidup yang semakin tinggi dapat menyebabkan mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Maka dari itu sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk segera menyelesaikan persoalan ini, Diperlukan Tindakan yang komprehensif terkoordinasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah hingga pusat, petani, pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan. **)

Baca Juga

BPOM Temukan Beras Tak Miliki Izin Edar di Gudang Agen Pangan Milik Uno Budiarto

Artikel ini ditulis oleh : Atha Said Fajri, Ketua BEM Polman Negeri Babel.

Editor : Muri Setiawan