Pemilu: Momentum Mengobati Ibu Pertiwi

DARI dulu, musuh terbesar kemanusiaan adalah ketidakadilan, yang hadir dengan wajah kedzaliman, kebatilan, korupsi, eksploitasi dan berbagai bentuk kejahatan yang membuat masyarakat bodoh dan miskin. Ketidakadilan di atas sekarang disebut kapitalisme yaitu penuhanan terhadap materi dan diri sendiri dengan cara menindas atau mengambil hak orang lain. 

Kapitalisme muncul dalam berbagai bentuk, wujud dasarnya adalah kapitalisme murni (individualisme). Keserakahan ini terdapat pada tingkatan individu, setiap orang memiliki potensi untuk bersikap rakus. Kapitalisme individual ini kemudian mewujud dalam struktur kekuasaan sehingga menjadi kapitalisme birokrasi. 

Baca Juga

Posisi Strategis Pemuda dalam Pesta Demokrasi 2024 Sebagai Emansipasi Menghadapi Bonus Demografi

Indonesia dicengkeram oligarki

Kapitalisme birokrasi adalah keserakahan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau mengumpulkan kekuatan untuk mempertahankan atau menaikkan posisi di pemerintahan. Kapitalis birokrat merupakan benalu yang sangat mengagungkan sistem feodalisme dalam masyarakat, membela imperialis hanya demi keuntungan pribadi dan kroni, mengorbankan kepentingan rakyat, tak peduli dengan semua keinginan rakyat dan tak berempati terhadap penderitaan rakyat.

Wajah tercanggih dari keserakahan ini adalah kapitalisme berjaring. Sebuah keserakahan dengan melakukan persengkokolan berbagai elemen dalam sebuah negara. Pemerintah, politisi, hakim, jaksa, polisi, militer, pengusaha, LSM, pers dan akademisi. Mereka berkolaborasi merampok negara, menggerogoti hak-hak masyarakat secara rapi dan sistematis. 

Baca Juga

Puluhan Mahasiwa Turun ke Pasar Ajak Warga Dukung Pemilu Damai 2024 di Bangka

Segelintir orang atau kelompok tersebut disebut oligarki. Mereka memegang pemerintahan dalam sebuah negara, mereka berasal dari orang yang memiliki pengaruh besar, bisa jadi memiliki kekayaan melimpah, pendidikan yang tinggi, hubungannya dengan pemerintahan bahkan memiliki relasi dengan militer. Kelompok tersebut berupaya mendapatkan posisi puncak kekuasaan untuk melipatgandakan kekayaan dan kekuasaannya. Pada akhirnya rakyat kecil menjadi korban, kepentingannya tidak dipedulikan bahkan hak-hak miliknya di kesampingkan.

Kerusakan Demokrasi di Indonesia

Indonesia sedang tidak baik-baik saja !!! 

Baca Juga

Bawaslu Sasar Santri dan Santriwati Bantu Pengawasan Pemilu

Kapitalisme individual, kapitalisme birokrasi sampai kapitalisme berjaring menjadi virus yang menyerang sel-sel di bumi pertiwi. Pengesahan undang-undang KPK yang melemahkan sifat independensi lembaga anti rasuah negara. Melanggengnya undang-undang Omnibus Law untuk melegitimasi para investor. Keserakahan sosok pemimpin tertinggi negara dengan sepak terjangnya yang menumbalkan negara demi kemenangan anak tercinta. Matinya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya menjamin berfungsinya sistem demokrasi dan berdiri tegak atas nama independensi malah tercoreng oleh ambisi dinasti.

Demokrasi dikebiri lembaga penyelenggara pemilu melanggar kode etik perilaku dengan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden padahal peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Disampaikan diatas sebagai bukti nyata saat ini Indonesia mengalami sakit kronis. 

Sebagai negara demokrasi yang artinya pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, dimana penyelengara negara dibentuk melalui pemilihan umum yang berasal dari rakyat dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabadikan untuk kesejahteraan rakyat. 

Baca Juga

2 Wakil Babel Ikut Konferensi Nasional APD Indonesia, Ini Hasil Rekomendasinya

Pada ayat 11 surah Ar-Rad menegaskan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh usahanya sendiri. Allah SWT bahkan tidak akan mengubah nasib kaum, jika bukan kaum tersebut yang mengubahnya. Nasib ini berlaku bagi kebaikan dan juga keburukan yang mereka perbuat. 

Indonesia menuju perubahan

Sudah 12 kali pemilu dilaksanakan, ditanggal 14 februari 2024 menjadi yang ke 13 kalinya. Pemilu adalah proses untuk memilih penyelenggara negara yang akan memutuskan kebijakan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Sampai kapan pemilu hanya menjadi alat untuk mendapatkan kekuasaan, kapan pemilu menjadi momentum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan menuju perbaikan.

Baca Juga

Perantau Asal Pulau Belitong Soroti Kondisi Demokrasi Tak Kondusif Jelang Pemilu 2024

Arah kedepan masa depan kita, sebagai negara dan bangsa Indonesia. Tergantung dengan pilihan kita apakah kita memilih nasib yang baik atau buruk. Pilih yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk. Bukan bagian dari kelompok oligarki. 

Mari tumbuhkan kesadaran untuk lebih memahami kondisi rakyat. Jadikan pemilu sebagai momentum untuk melawan virus keserakahan dan ketidakadilan. Kita harus aruskan kesadaran perubahan dan perbaikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. **)

Artikel ini ditulis oleh Muda Afreiyanto, Ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung Raya.

Editor : Muri Setiawan