Sinetron Pemerintah Kota Pangkalpinang

Baca Juga

Usut Tuntas Kasus Gratifikasi Pejabat Pemkot Pangkalpinang, Puluhan Masyarakat Melakukan Aksi Damai

Episode Sinetron Tak Layak Ditonton.

ENTAH sudah beberapa episode sinetron yang ditampilkan menjadi tontonan yang sama sekali sangat tidak menarik di pemerintahan Kota Pangkalpinang sejak beberapa tahun terakhir ini. Pengaduan penyuapan yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas PUPR ke KPK, Kota Pangkalpinang yang sejak dahulu kala disingkat PKP menjadi PGK (kode penerbangan) plus Logo atau apalah itu dan sangat tidak jelas maknanya tapi bisa mengalahkan logo resmi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang sudah lama disahkan. Berubahnya gedung Hamidah yang berganti menjadi Pizza Hut, toko-toko ritel yang “belambur” di berbagai tempat dan dianggap mematikan toko kelontong rakyat jelata, pembangunan ikon-ikon yang jadi bahan lelucon. 

Belum selesai disitu, ada juga episode tidak harmonisnya Wakil Walikota dan Walikota yang membuat sang Wakil Walikota dari sejak dilantik hingga masa jabatan tinggal beberapa bulan lagi seperti pepatah Arab, “wujuduhu ka adamihi” (keberadaannya seperti ketiadaannya).

Baca Juga

Suparlan Akui Pernah Dikasih Uang Gratifikasi Senilai Rp50 Juta, Kantongi Bukti Video dan Audio

Episode selanjutnya TKW (Tim Kreatif Walikota) yang digaji sebagai honorer, mobil dinas digunakan orang dekat yang bukan ASN. Ada pula episode yang bercerita tidak harmoninya hubungan Walikota dengan Gubernur saat itu, konon karena politik. Episode berikutnya adalah Sekda yang digantikan oleh keluarga dekat Walikota yang katanya adalah ipar, stiker atau poster dengan fhoto Walikota dan Isteri yang hendak menjadi Caleg dan ditempelkan di mobil-mobil dinas pemerintah tanpa ada Wakil Walikota, flexing isteri Walikota dengan barang mewahnya hingga sang Suami (Walikota) dipanggil KPK guna klarifikasi dan sebagainya, bungkamnya Walikota saat keluar dari gedung Merah Putih KPK plus salah jalan dan “ejekan” wartawan di Ibukota. Turunnya KPK guna investigasi ke Kota Pangkalpinang dan menelusuri jejak harta kepemilikan Walikota. Banyak buzzer berupa “tim hore” yang menyerang para pengkritik.

Editor : Muri Setiawan