Kanwil Kemenkumham Babel Beri Layanan Konsultasi Hukum ke Masyarakat Marjinal

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, M.Ariyanto, SH didampingi oleh JFT Penyuluh Hukum, Rizki Amalia dari Kanwil Kemenkumham Babel memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dam marjinal.

Konsultasi hukum adalah pemberian pelayanan jasa berupa nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Kemenkumham Babel Kumpulkan Kades dan Lurah se-Bangka Tengah, Ternyata Ini yang Dibahas

Salah satu layanan bantuan hukum yang bersifat non-litigasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, adalah layanan konsultasi hukum. Layanan Konsultasi hukum diberikan demi terciptanya masyarakat cerdas hukum dengan tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara, khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada, dalam masyarakat di luar pengadilan agar terwujudnya masyarakat yang berkekeluargaan tanpa harus selalu ke pengadilan.

Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga setiap masalah tidak selalu dibawa ke jalur litigasi.

"Bagi Masyarakat miskin atau kelompok marginal, agar tidak mengalami kesulitan atau dipersulit jika berhadapan dengan hukum, maka perlu diberikan pendampingan hukum," kata Ariyanto, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga

Bangka Tengah Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Melalui pendampingan inilah, masyarakat akan mendapatkan putusan yang berkeadilan sebagaimana yang seharusnya dan diamanatkan dalam Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dari hasil konsultasi tersebut dan untuk memenuhi asas keadilan, selanjutnya klien diarahkan untuk menggunakan jasa advokad atau OBH yang terakreditasi di Provinsi Bangka Belitung. Terakhir klien diminta untuk mengisi survey layanan terhadap Kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.

Editor : Muri Setiawan