Kendalikan Inflasi Daerah, Pemprov Babel Alokasikan DID dan DTU Rp10,81 Miliar

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id -  Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada bulan September 2022, mengalami inflasi sebesar 0,80% (mtm) lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,17% (mtm). Menyikapi hal ini, Pemprov Kepulauan Babel menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis (6//1012022) di Ruang Batu Rakit Rumah Dinas Gubernur. 

"Kondisi membaik, kita harus meningkatkan atau mempertahankan hal baik ini. Beberapa tindakan nyata menghadapi bulan November-Desember yang harus kita jaga (inflasi)," ujar PJ Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin saat memimpin rapat. 

Baca Juga

Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun, Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru

Dalam rapat ini, dirinya mengajak tim TPID dan pihak terkait untuk mendiskusikan dana bonus (DID) yang didapat agar dapat mendukung pengendalian inflasi di Kepulauan Babel sebesar Rp10,81 miliar. 

Selain itu, untuk mengantisipasi dampak inflasi setelah dilakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan total alokasi sebesar Rp8 miliar. 

Ridwan meminta para kepala dinas tidak ragu untuk menyusun anggaran ini, karena ini sesuai dengan arahan Presiden ketika rapat di JCC tentang pengendalian inflasi di daerah. 

Baca Juga

ASN Pemprov Babel Gigit Jari, Kabarnya TPP Selama 5 Bulan Tidak Cair

"Kemarin saya bicara dengan Sekda, kita mengendalikan inflasi dari bahan pokok, apa kita menanam, kita punya lahan, mari kita berkebun cabe. Kedua, kemaren saya berkesempatan meninjau beras di Rias, ini mengesankan, untuk meningkatkan produktivitas bisa kita bantu dua unit traktor untuk petani Rias menggunakan dana DID," katanya. 

Sementara, Fery Insani selaku Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel mengatakan bahwa, ada DID tambahan (dari 2020-2022) sebesar Rp28.802.714.000. Dirinya berharap dengan dana tersebut bisa menekan harga bahan pokok, disalurkan untuk bantuan sosial.

Lebih lanjut dikatakannya, total alokasi anggaran kurang lebih Rp48 miliar, dengan alokasi diantaranya bansos tenaga kerja non formal, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani sayuran dan cabai, subsidi bahan pokok, subsidi bantuan pupuk dan bibit, subsidi transportasi truk pengangkut cabai merah dan bawang merah, subsidi untuk nelayan, bantuan traktor untuk petani di Desa Rias, subsidi biaya Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi side event UMKM, serta alokasi untuk kebun cabe di Balai Benih Pelempang. 

Baca Juga

Cek Ketahanan Pangan Daerah, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Kunjungi Bangka Belitung

Hastomo, Ekonom dari Bank Indonesia (BI) Kepulauan Babel yang hadir pada rapat ini mengatakan, bahwa beberapa langkah yang didiskusikan untuk menekan angka inflasi cukup tepat. Bahkan saat ini BI sesuai komitmen terus membagikan bibit cabai, melakukan bimbingan teknik terkait pemeliharaan cabai, sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi yang salah satu penyebabnya adalah komoditas cabai. 

Menutup Rakor, PJ Gubernur Ridwan menginstruksikan kepala dinas terkait untuk menindaklanjuti hasil rapat hari ini, menurunkan ini menjadi rencana kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kerangka waktu beserta mitranya dan Senin (10/10/2022) diharapkannya sudah selesai dirumuskan.

Editor : Muri Setiawan