JAKARTA, lintasbabel.id - Kementerian BUMN melakukan merger atau penggabungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I-IV, Jumat (1/10/2021). Hak itu ditandai dengan penandatangan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan penggabungan atau merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yakni Pelindo I-IV, membuat peluang go global semakin terbuka luas.
"Merger Pelindo I-IV dapat memaksimalkan sinergi dan meningkatkan nilai tambah. Salah satunya, terbuka peluang perusahaan untuk go global. Integrasi ini, menempatkan Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia," ujar Erick Thohir, dalam keterangannya, Jumat (1/10/2021).
"Alhamdulillah, penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo dalam juga sudah disahkan," tambah Erick Thohir.
Menurut Erick, penggabungan empat BUMN pelabuhan, dilakukan untuk membuat industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan.
Terkait dengan itu, Menteri BUMN berharap Pelindo Group menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia, untuk menyeimbangkan pasar di sektor kelautan. Khususnya, menekan tingginya biaya logistik.
Setelah dimerger, lanjutnya, semua entitas Pelindo Group berada dalam payung PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Salah satu fokus dari penggabungan ke-4 BUMN pelabuhan itu, adalah pengembangan pelabuhan peti kemas.
Erick menjelaskan, penggabungan perseroan dalam satu payung Holding BUMN Kepelabuhan, akan diikuti dengan pembentukan sub-holding. Tujuannya, sub-holding bisa mendorong kegiatan kegiatan operasionalnya.
Sebagai operator utama sejumlah pelabuhan di Indonesia, keberadaan empat perseroan dalam satu holding baru, juga dinilai mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi.
Artinya, layanan di satu pelabuhan akan sama dengan pelabuhan lainnya. Bahkan, merger Pelindo Group diyakini bisa membuat kualitas layanan logistik di Tanah Air semakin meningkat.
Menteri BUMN Menambahkan, keberadaan holding pelabuhan mampu menekan biaya logistik yang saat ini tercatat masih berada di level 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu berbeda dengan Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB negara setempat.
Besarnya biaya logistik ini sangat berpengaruh pada indeks kemudahan berusaha yang selama ini menjadi perhatian calon investor untuk berinvestasi di sebuah negara.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
