JAKARTA, LintasBabel.iNews.id – Dua kabar pengunduran diri mewarnai panggung politik nasional, Selasa (10/11/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, pada hari yang sama, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) justru lebih dahulu mengantongi penerimaan resmi atas surat pengunduran dirinya.
Dua peristiwa tersebut menghadirkan situasi politik yang menarik perhatian. Gibran masih berada pada tahap menyampaikan niat pengunduran diri, sementara HNW telah mendapatkan kepastian bahwa surat pengunduran dirinya diterima dalam Rapat Pimpinan MPR RI.
Kabar mengejutkan mengenai Gibran pertama kali diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.
Gibran Minta Kesempatan Perjuangkan Ijazah Lewat PTUN
Di tengah mencuatnya kabar tersebut, Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Gibran mengungkapkan, salah satu masukan Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, Gibran menyebut adanya saran untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait langkah Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
"Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi pemberhentian atau berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden. Pernyataan yang disampaikan Istana sejauh ini adalah mengenai niat yang telah dikomunikasikan kepada Presiden.
Surat Pengunduran Diri HNW Diterima MPR
Sementara itu, kabar pengunduran diri Hidayat Nur Wahid memiliki perkembangan berbeda.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Rapat Pimpinan MPR RI pada Selasa (10/11/2026) secara resmi telah menerima surat pengunduran diri HNW dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.
"Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI," demikian keterangan Ahmad Muzani.
Muzani menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian HNW selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR RI.
Menurutnya, proses selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan diterimanya surat tersebut, HNW telah memasuki tahapan formal pengunduran diri. Meski demikian, proses kelembagaan untuk menindaklanjuti pergantian jabatan masih harus berjalan sesuai aturan.
Dua Nama, Dua Jabatan, Dua Situasi Berbeda
Jika dilihat dalam satu rangkaian peristiwa, dua kabar pengunduran diri tersebut memperlihatkan perbedaan tahapan yang cukup kontras.
Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden di tengah polemik dokumen pendidikan dan dinamika politik yang berkembang. Di sisi lain, HNW telah mengajukan surat pengunduran diri yang diterima secara resmi oleh pimpinan MPR.
Situasi ini pun menghadirkan ironi politik tersendiri. Ketika publik masih menunggu kelanjutan pernyataan Gibran, HNW justru sudah lebih dahulu melangkah melalui jalur formal kelembagaan.
Dua peristiwa dalam satu hari tersebut menjadi catatan tersendiri dalam dinamika politik nasional. Satu masih berupa niat yang menunggu perkembangan, sementara satu lainnya telah memasuki proses resmi di lembaga negara.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
