JAKARTA, lintasbabel.id - Usai menaikkan harga Pertamax, Pemerintah berencana kembali melakukan penyesuaian bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kg. Hal ini menyusul kondisi harga minyak dan gas bumi internasional yang terus melonjak.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menegaskan, kalaupun ada penyesuaian harga, kenaikannya tidak akan tinggi.
“Tidak mungkin kita akan membebankan masyarakat dengan beban yang demikian berat secara drastis,” tegas Arifin, dikutip Senin (18/4/2022).
Arifin menambahkan, saat ini pemerintah fokus memastikan agar pasokan BBM dan LPG terjaga dengan baik di tengah tingginya harga komoditas energi. Berbagai evaluasi terus dilakukan, termasuk penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran sehingga menghasilkan efisiensi yang dapat mengurangi beban subsidi energi.
“Kita pasti akan melakukan evaluasi-evaluasi,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penyesuaian harga tarif listrik, BBM subsidi hingga LPG subsidi akibat imbas lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional.
"Ada beberapa langkah strategis dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang akan kami lakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022) lalu.
Arifin mengatakan, penyesuaian tarif listrik dilakukan sebagai bentuk penghematan APBN sebesar Rp7 triliun hingga Rp16 triliun. Selain itu, strategi ini juga merupakan bentuk respons pemerintah atas meroketnya harga minyak dunia.
"Penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka pendek rencana penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi Rp7-16 triliun," ungkapnya.
Khusus di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka pendek pemerintah juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN.
Kemudian melakukan optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT, percepatan pembangunan PLTS Atap 450 MW, serta pembangunan pembangkit EBT dari APBN.
Untuk BBM, dalam jangka menengah dan panjang pemerintah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan solar.
"Optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga Pertalite, minyak solar dan mempercepat bahan bakar pengganti antara lain KBLBB, BBG, bioethanol, BioCNG, dan lain-lain," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi VII DPR, Rabu (13/4/2022).
Pihaknya juga akan melakukan pengamanan dan peningkatan cadangan operasional BBM dari 21 hari menjadi 30 hari serta manajemen stok jangka panjang.
Sementara dalam jangka pendek, pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri, lalu meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU.
Untuk LPG, pemerintah akan meningkatkan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, dan uji coba penjualan dengan aplikasi MyPertamina di 34 kabupaten/kota pada 2022
"Serta melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg," tutur Arifin.
Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjang di subsektor LPG, pemerintah berencana melakukan substitusi LPG dengan kompor induksi, percepatan pembangunan jargas, perubahan subsidi komoditas menjadi subsidi langsung ke pengguna dan melakukan substitusi LPG dengan DME.
"Lalu penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi dan percepatan program Biogas," tutup Arifin.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
