JAKARTA, lintasbabel.id – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 ada yang salah alamat.
"Kalau masyarakat menganggap bawah 'Oh ini namanya enggak cocok targetnya ada yang salah', mari kita perbaiki dan Kementerian Sosial sekarang Bu Risma melakukan perbaikan semuanya," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (3/9/2021).
Perbaikan data peneirma bansos ini, kata Sri Mulyani, pihaknya ingin belanja negara harus semakin diperbaiki, efisien, efektif, tidak tumpang tindih, tidak dikorupsi sekaligus pembiayaan utang harus semakin diturunkan.
Menurut Menkeu, APBN harus mulai disehatkan karena defisit harus dikembalikan ke level 3 persen pada 2023 setelah diperbolehkan di atas 3 persen mulai 2020 sampai 2022 untuk menopang pemulihan ekonomi.
"APBN akan terus bersifat responsif dan fleksibel untuk menjaga momentum pemulihan yang mulai terjadi pada tahun ini," katanya.
Saat ini, APBN akan tetap hadir untuk membantu masyarakat, melindungi dari sisi ancaman kesehatan, mengurangi tekanan rumah tangga terutama kelompok paling rentan, dan mendorong dunia usaha.
"APBN membantu dunia usaha. Baik usaha kecil Kita melakukan pekerjaan fundamental yaitu reform struktural dan perbaiki kondisi," ujarnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
