"Dengan kondisi tersebut, kita masih harus mengencengkan ikat pinggang, dan TAPD memberikan beberapa alternatif dalam menghadapi efisiensi tahap kedua demi menyeimbangkan pendapatan, dan belanja daerah, yang selanjutnya menyesuaikan dengan posisi pendapatan daerah untuk dibahas bersama DPRD," ujar Fery.
Alternatif yang diajukan TAPD yaitu kembali melakukan pemangkasan anggaran pada perjalanan dinas di seluruh Perangkat Daerah sebesar 50 persen dari anggaran yang disediakan sekitar Rp70 miliar, sehingga jika dirata-ratakan tiap Perangkat Daerah hanya akan menerima Rp1,1 miliar pertahun. Nominal tersebut masih akan dilakukan penyesuaian dalam skala prioritas.
Alternatif lain yang dikemukakan Fery pada rapat malam itu dengan memotong tambahan penghasilan pengawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural, diantaranya eselon 2 (40 persen), eselon 3 (35 persen), dan eselon 4 dan staf (30 persen).
Dengan pemotongan TPP ini diproyeksikan akan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar. Efisiensi juga akan dilakukan pada sektor lainnya.
Namun, di tengah-tengah efisiensi tersebut, Fery mengatakan Pemprov Kep. Babel tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakar dengan melakukan penambahan anggaran pada beberapa fokus kegiatan, seperti mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakar sebesar Rp10 miliar, infrastruktur dan sanitasi, yaitu pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp15 miliar.
"Fokus efisiensi yang sudah kita lakukan akan kita alokasikan untuk belanja yang prioritas sebagaimana arahan pemerintah pusat seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada kegiatan yang harus ditahan, dikurangi, sehingga balance, seimbang antara pendapatan dan belanja kita," ujarnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
