JAKARTA, lintasbabel.id - Pemerintah resmi membentuk Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID. Peresmian Defend ID dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri, yang diterbitkan pada 12 Januari 2022.
Usai terbentuk, Defend ID siap menggenjot skala bisnis di level regional dan internasional, dengan memasang target pendapatan Rp21 triliun di tahun 2022.
Anggota Defend ID sendiri, terdiri dari sejumlah perusahaan pelat merah, diantaranya PT LEN Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero) dan PT Dahana (Persero).
Pihak manajemen Defend ID menargetkan pendapatan terkonsolidasi bisa mencapai Rp20,87 triliun pada tahun ini. Berdasarkan prognosa, total aset Defend ID di akhir 2021 sebesar Rp36,04 triliun dan ditargetkan tumbuh menjadi Rp39,88 triliun di 2022.
Direktur Utama Len Industri, Bobby Rasyidin menyatakan, pembentukan holding akan meningkatkan kemampuan finansial dan akses pendanaan bagi semua anggota Defend ID.
Dia mencatat, holding juga akan meningkatkan skala bisnis di level regional dan internasional, termasuk meningkatkan bargaining power dalam kerjasama dan alih-teknologi, serta mempercepat penguasaan teknologi melalui kolaborasi.
"Kolaborasi dalam membangun proyek bersama yang berteknologi khusus dan tinggi berbasis dual use of technology (pertahanan dan non pertahanan,)" ujarnya, Jumat (4/2/2022).
Bagi Kementerian Pertahanan dan TNI, ungkap Bobby, pembentukan holding akan memberi keuntungan berupa kesesuaian produk alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan kebutuhan militer.
Bahkan, pelayanan yang lebih baik dari sisi kualitas produk, serta menjamin kemudahan perawatan dan pemeliharaan alpalhankam dalam negeri.
“Kuncinya semua unsur industri pertahanan nasional harus dapat saling mendukung satu sama lain, baik BUMN maupun swasta,” katanya.
Menurut dia, kolaborasi dan keterkaitan antar lembaga stakeholder yang kuat merupakan prasyarat untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri dan sehat.
Berdasarkan prognosa, kinerja kelima BUMN industry pertahanan pada akhir 2021 meraup total pendapatan sebesar Rp15,98 triliun (pertahanan dan non pertahanan). Diantaranya senilai Rp7,98 triliun berasal dari sektor pertahanan atau 19% penyerapan terhadap anggaran alpalhankam 2021.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
