Belum jadi PAD, PPI Muara Sungai Baturusa Disorot DPRD Babel

Irwan Setiawan
Anggota Komisi IV  DPRD Provinsi Bangka Belitung, Aksan Visyawan. Foto: Lintasbabel.iNews.id/ Irwan Setiawan.

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan menyoroti pembangunan fasilitas PPI Muara Sungai Baturusa yang belum menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal untuk Pemprov Babel

Kata Aksan Visyawan, anggota Banggar DPRD Babel telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah OPD untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

Terutama yang menjadi sorotan di Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Babel, karena memiliki gedung baru Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Batu Rusa yang dibangun dari pinjaman PT SMI. 

"Paling menyakitkan dari sisi DKP Babel, karena memakai dana SMI Rp32 miliar untuk pembangunan PPI di Ketapang, dijanjikan seperti mall, kita dapat PAD Rp5 miliar, tidak sampai 5-6 tahun itu balik modal," kata Aksan Selasa (19/9/2023). 

Namun, sayangnya dikatakan Aksan, terkait rencana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. PAD yang dijanjikan belum didapatkan maksimal oleh Pemprov Babel dari pembangunan PPI Ketapang. 

"Tetapi, kita sekarang bayar utang ke SMI, sekarang apa yang terjadi untuk planing 2024, Dinas Kelautan Perikanan itu hanya Rp2,5 miliar perencanaan pemasukan PADnya untuk tahun 2024. Dari seluruh wilayah, tapi janji dahulu dari PPI Ketapang pemasukan mencapai Rp5 miliar. Ini menjadi pertanyaan," kata Aksan. 

Dengan adanya persoalan ini, anggota DPRD Babel, khususnya anggota Badan Anggaran telah melakukan evaluasi dan menekankan ke setiap OPD untuk dapat meningkatkan PAD pada APBD 2024 mendatang. 

"Artinya kita ingin serius mengelola ini, apabila memang ada kurang SDM, alat bantu dapat ditambah. Artinya yang baik kita evaluasi bagaimana pelayananya, kerjasama yang baik di provinsi ini. Tidak hanya fokus soal duit, tetapi juga pelayanan," katanya. 

Aksan menegaskan, target dari DPRD Babel menetapkan plafon sementara APBD 2024, untuk betul-betul memaksimalkan, pemasukan. Bukan hanya belanja, yang menjadi rebutan bahkan berdampak defisit. Karena banyak perencanana belanja dari pendapatan. 

"Maka pendapatan harus maksimal. Untuk memastikan bahwa PAD Provinsi Babel dikelola dengan baik, dari pelayanan ke masyarakat, inilah fungsi dewan di Banggar memanggil semua unsur OPD yang memiliki PAD. Agar dia dapat duit dikelola maksimal, dari sisi SDM dan aturanya," ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, Pemprov Bangka Belitung melakukan peminjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp235,95 Miliar. 

Peminjaman dilakukan untuk membiayai, tiga proyek strategis, pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Batu Rusa hingga pembangunan gedung banker radio theraphy dan alkes RSUD Ir. Soekarno. 

Proyek yang pertama selesai, pembangunan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa dengan nilai kontrak Rp32,9 miliar. 

Dari hasil pembangunan fasilitas PPI Muara Sungai Baturusa ini, direncanakan  bakal menghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp5 miliar, namun nyatanya sampai saat ini rencana tersebut belum  terwujud.

 

Editor : Muri Setiawan

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network