Lanjut dia, dengan adanya evaluasi ini, sehingga tidak ada pelaksanaan pemerintahan daerah yang tidak mencapai target.
"Kami menganggap banyaknya Silpa untuk saat ini, berarti ada suatu salah perencanaan, yang tidak berjalan, dan masyarakat yang dirugikan. Karena masyarakat sangat menunggu pembangunan. Di samping itu dengan berjalannya program dan kegiatan (pemerintah) ini perekonomian masyarakat kita akan meningkat," bebernya.
"Karena sumber perekonomian kita tergantung terhadap APBD, karena APBD ini bisa menciptakan dengan pekerjaan, dengan tercipta lapangan pekerjaan berarti ada uang didapat, ada uang didapat pasti mereka belanja, pasti ekonomi terimbas," lanjutnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin, memohon maaf atas ketidak hadirannya para kepala OPD itu. Menurut dia, sebagian kepala OPD sudah ada di Belitung dalam rangka rapat kesiapan G20.
"Karena di Belitung ini penting, sejak kemarin Sekretaris Bappenas sudah hadir di sana memastikan kesiapan kita untuk G20. Jadi Kepala Bappeda, Kadishub, dan kepala dinas yang lain saat ini di Belitung. Kami minta maaf kepada pak Ketua atas ketidak lengkapan kami," ujar Ridwan.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
