Terlilit Utang, Bupati Bangka Barat Terpaksa Potong TPP PNS

BANGKA BARAT, Lintasbabel, iNews.id - Keuangan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) saat ini sedang tidak baik-baik saja. Daerah dengan julukan Bumi Sejiran Setason itu, memiliki hutang sebesar Rp48,5 miliar. 

Bupati Bangka Barat, Markus menilai hutang yang berasal dari pengadaan tahun 2024 itu sangat besar. Ditambah lagi, Pemkab Bangka Barat harus menutupi hutang BPJS sekitar Rp12 miliar di tahun anggaran berjalan 2025.

Baca Juga

Oknum Wartawan Diduga Terlibat Aktivitas Tambang Teluk Inggris 

Beban keuangan yang cukup berat karena hutang di masa lalu menyebabkan Markus harus mengambil kebijakan. Suka atau tidak suka, Bupati Markus terpaksa harus mengusulkan penyesuaian TPP PNS.

"Mau tidak mau, setelah saya pikir satu bulan ini, terpaksa kami harus mengusulkan (penyesuaian) TPP, tapi PPPK tidak ada penyesuaian, penyesuaian (potongan TPP) hanya untuk PNS," katanya, Senin (7/7/2025).

Kesulitan keuangan menekan Bupati Markus sehingga membuat kebijakan yang berdampak pada TPP PNS. Ia mengaku dengan berberat hati memutuskan memotong TPP PNS karena hutang daerah.

Baca Juga

Polisi Tarik 13 Unit Ponton dari Perairan Teluk Inggris 

"Kondisi ini mau tidak mau, sebenarnya ini berat, tapi kita memiliki hutang yang besar, dan kita sudah ditegur oleh BPK Perwakilan Pangkalpinang," ucapnya. 

Menurut Markus, kebijakan itu harus segera dilakukan, karena apabila terus dibiarkan Kabupaten Bangka Barat akan terus berhutang dan pastinya akan mengganggu pembangunan. 

"Ini pahit bagi ku, tapi ini harus dilakukan, daripada kita terhutang lagi tahun depan. Kebijakan yang tepat, ini pun masih defisit 52 Miliar di tahun ini, kurang lebih. Defisit berjalan di tahun 2025 ini," ujarnya. 

Baca Juga

SSB Himawari Juara Turnamen U-12 Bhayangkara CUP

Untuk besaran pemotongan TPP PNS, saat ini masih dihitung oleh tim yang dibentuk dan penyesuaian itu akan dimulai dari Sekda Kabupaten Bangka Barat. 

Editor : Haryanto