Soal Penundaan Pemilu, Puan: DPR dan Pemerintah Sudah Sepakat Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024

JAKARTA, lintasbabel.id - Klaim big data yang disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mendesakkan agenda penundaan pemilu mendapat respon dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Luhut sebelumnya mengklaim 110 juta pengguna media sosial (medsos) menginginkan Pemilu 2024 ditunda. 

Puan menyangkal pernyataan Luhut. Dia mengaku memiliki data lain yang sama sekali berbeda dengan klaim Luhut tersebut.

Baca Juga

KY Periksa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Putuskan Penundaan Pemilu 

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (oleh Luhut Binsar Pandjaitan). Itu saja. Dan data kami partai politik, big data juga," ujar Puan Maharani, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021–2022 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022). 

Puan memastikan, wacana penundaan pemilu tidak bakal bersambut dan Pemilu 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal. 

"Pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, jadi mekanisme yang sudah berjalan yah kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya," kata Puan. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sebagian besar dari 110 juta warga memiliki aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda. 

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat (11/3/2022). 

"Kalau suara rakyat itu besar, DPR dan parpol pasti mendengar suara konstituen nya. Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira 10 jutalah," kata Luhut.

"Kalau menengah bawah itu pokoknya mau tenang. Pengennya ekonomi (lebih baik). Tidak mau lagi seperti kemarin. Kita sakit gigi kan dengar cebong, kampret, kadrun. Itu kan menimbulkan tidak bagus," lanjut Luhut.

Berangkat dari hal itu, Luhut pun menyimpulkan sebaiknya pemilu ditunda. 

"Kita coba tangkap dari publik dari data-data tersebut itu bilang kita mau habiskan Rp100 triliun lebih untuk milih ini (Pemilu dan Pilkada serentak 2024) ngapain sih. Nah itu yang rakyat omong. Inikan ceruk ini ada di partai-partai semua. Nanti mereka melihat dan mendengar suara rakyat tersebut," ujar potongan ucapan Luhut di akun YouTube Deddy Corbuzier tersebut.

Editor : Muri Setiawan