BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melaksanakan uji coba Makan Bergizi Gratis pada 21 November 2024 mendatang, untuk merealisasikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, Pemerintah akan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sekretaris Daerah (Sekda) Babar, Muhammad Soleh mengatakan, uji coba ini dilakukan pada 1 sekolah dasar (SD) di tiap kecamatan yang ada di wilayah itu.
"Jadi di tiap kecamatan nanti, akan kita uji coba hanya satu sekolah dulu tingkat SD. Untuk anggarannya sendiri, karena belum masuk APBD, tahun 2024 sudah mau selesai. Jadi kita akan melibatkan kawan-kawan perusahaan," katanya, Jumat (15/11/2024).
Nantinya, pemerintah kecamatan akan berkoordinasi dengan para perusahaan untuk mengucurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).
"Itu hasil rapat kita kemarin dengan ahli gizi dari Dinkes Babar dan Puskesmas, ada menunya yang mengandung unsur karbohidrat. Ada protein hewani dan nabati, buah-buahan, susu. Namanya uji coba, kita masih tahap menyusun skemanya sekarang," katanya.
Setelah uji coba itu dilakukan, Muhammad Soleh belum mengetahui seperti apa anggaran untuk tahun 2025 dan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Untuk tahun 2025 atau ke depan kita belum tahu seperti apa kebijakannya. Walaupun kita tahu pusat akan menganggarkan, tapi kita belum tahu kebijakan ke daerah. Jadi kita masih menunggu arahan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Babar, Abimayu, mengatakan Pemkab Babar akan mendukung penuh program tersebut, sesuai instruksi Pj Gubernur, Sugito.
"Berdasarkan arahan Pak PJ Gubernur Sugito maupun Pjs Bupati Hendriwan, berharap Babar membuat simulasi pelaksanaan. Cukup 1 hari dulu di tahun 2024 ini untuk 1 sekolah di kecamatan. Anggaran diharapkan dari dana CSR," katanya.
Meskipun dijadwalkan akan berlangsung pada 21 November 2024 nanti, Pemerintah belum mengetahui angka pasti anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan program Makanan Bergizi Gratis itu.
"Untuk berapa kebutuhan, itu memang belum dihitung. Karena memang di APBD belum ada anggarannya, untuk tahun 2025 juga belum ada anggaran serta masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Jadi memang belum tahu berapa sih anggarannya," ujarnya.
Editor : Muri Setiawan