Pj Bupati Bangka Kaji Polemik Jual Beli Lahan di Desa Labuh Air Pandan

BANGKA, Lintasbabel.iNews.id - Polemik jual beli lahan Desa Labuh Air Pandan, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendapat disorot dari Penjabat (Pj) Bupati Bangka, M. Haris. Tak hanya di desa tersebut, dirinya juga akan menelusuri permasalahan lahan yang terjadi di Desa Mendu dan Kotawaringin. 

M Haris saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (28/2/2024) mengatakan, dia sudah mendapatkan data terkait lahan yang menjadi perebutan sejumlah perusahan itu. Dampak dari masalah tersebut, saat ini terjadi perpecahan di tengah masyarakat di 3 desa. 

Baca Juga

Pemkab Bangka Barat Bentuk Timsus Selesaikan Masalah HGU PT. Sawindo

"Yang sangat disayangkan itu, akibat pihak-pihak yang memperebutkan pengelolaan lahan menggunakan masyarakat desa yang berdampak pada perpecahan di masyarakat, saling tuduh dan saling curiga," katanya.

Menurutnya, Pemkab Bangka akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang terjadi. Untuk pertama akan dilakukan pemanggilan kepada aparat Pemeritah Desa (Pemdes) Labuh Air Pandan. Pasalnya mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, akan dimintai pemaparan terkait kondisi yang terjadi di Desa Labuh Air Pandan. 

"Kita bersama instansi terkait dan Forkominda akan mendengarkan pemaparan dari pihak pemerintah desa soal lahan termasuk perkembangan situasi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga

Bastian Terdakwa Pemalsuan Surat Tanah di Bangka, Divonis 2,5 Tahun Penjara

M Haris menambahkan, akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak perusahaan-perusahaan yang berencana membuka lahan dan berinvestasi di Desa Labuh Air Pandan. Bersama Forkominda, juga akan mendengarkan pemaparan masing-masing perusahaan, terkait bagaimana aktivitas perusahaan, bagaimana upaya mereka kepada masyarakat dan bagaimana visi misi mereka dalam berinvestasi.

"Perlu dicatat, investor harus kita dukung dan lindungi, tapi jangan juga merugikan masyarakat setempat. Atau masyarakat hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri, jangan sampai seperti itu," tuturnya.

Dikatakannya, setelah pemerintah desa dan pihak perusahaan mendapatkan penjelasan dan didapat benang merahnya, baru akan dibuka terkait status lahan-lahan yang akan dibuka oleh investor. Bagimana pola yang terbaik bagi masyarakat dalam pengolahan lahan oleh perusahaan.

Baca Juga

Video, Sidang Lapangan Perkara Pembongkaran Pagar Panel PT SMP Oleh Pemkab Bangka

"Masyarakat harus mendapatkan dampak positif dan ikut menikmati investasi yang masuk ke desa mereka," kata M Haris.

M Haris berharap, seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah desa dan BPD tidak terpecah-pecah. Harus tetap bersatu dan memilki pemikiran bersama agar tujuan utama kepentingan desa diutamakan dari kepentingan pribadi.

"Harapan saya seluruh masayarakat Desa Labuh Air Pandan tetap bersatu jangan terpecah hanya karena kepentingan pribadi dan pihak luar," kata M Haris.

Baca Juga

Perkara Dugaan Pemalsuan SKHUAT, Terdakwa Bastian Bantah BAP-nya Sendiri

Editor : Muri Setiawan