Bahas Pertimahan, Kades se Bangka Tengah dan Bupati Sambangi Komisi VII DPR RI

BANGKA TENGAH, Lintasbabel.iNews.id - Kepala Desa se Bangka Tengah dan bupatinya, sambangi Komisi VII DPR RI, Kamis (8/12/2022) kemarin. Di sana mereka membahas persoalan tambang timah di Kabupaten Bangka Tengah.
Permasalahan timah tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan berhentinya eksport timah, sehingga perekonomian melemah. Sebab timah masih menjadi sektor penghasil andalan warga di Bangka Tengah.
“Alhamdulillah Kamis kemarin kami bisa beraudiensi dengan Komisi VII DPR RI dan disambut baik oleh anggota Komisi VII perwakilan Bangka Belitung Bambang Pati Jaya. Ini bagian dari keinginan dari teman-teman APDESI Bangka Tengah yang ingin menyuarakan aspirasi masyarakatnya tentang permasalahan yang berkaitan dengan pertimahan,” ujar Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, Jumat (09/12/2022).
Menurut Algafry hasil pertemuan tersebut, Komisi VII DPR RI menyatakan menolak dengan tegas berkaitan dengan penghentian ekspor timah.
“Satu hal yang tadi kami dengarkan bersama bahwa Komisi VII DPR RI sudah sepakat dan menyatakan dengan tegas akan menolak dengan tegas berkaitan dengan penghentian ekspor timah," katanya.
Memang, tutur dia, perlu adanya pengkajian kembali berkaitan dengan rencana penutupan eksport tima, sehingga masyarakat masih bisa untuk memberikan dan menikmati dari pada proses penambangan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.
"Kita berharap aspirasi ini dapat disampaikan Komisi VII DPR RI kepada Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua ABDESI Bangka Tengah Haryono mengungkapkan, kedatangan pihaknya ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di desa-desa terkait permasalahan pertimahan.
“Kami telah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan dampak dari pada turunnya harga timah di Kabupaten Bangka Tengah. Tentunya dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kita, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor pariwisata dan lainya,” kata Haryono.
Sementara itu, anggota DPR RI asal Bangka Belitung Bambang Pati Jaya mengungkapkan jika pihaknya akan mendukung dan membawa aspirasi masyarakat Bangka Tengah hingga ke Pemerintah Pusat.
“Kami telah mendengarkan aspirasi para Kades dan Bupati Bangka Tengah terkait persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, antara lain permasalahan pertimahan. Masyarakat memang khawatir terhadap rencana penghentian eksport timah dan hilirisasi pada tahun 2023, namun hal ini telah menjadi perhatian kami," ucapnya.
Komisi VII DPR RI, kata Bambang memang belum mendukung sepenuhnya rencana pemerintah untuk penghentian eksport begitu saja.
"Memang perlu perencanaan dan mitigasi yang tepat dan memang pertimahan telah terjadi hilirisasi. Ini permasalahan persepsi saja bagaimana menyikapi pemerintah menanggapi terhadap penerimaan yang ada ini,” ujar Bambang.
Editor : Haryanto