Catat, Ini 3 Jenis Bansos yang Diberikan Pemerintah dari Pengalihan Subsidi BBM

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pemprov Babel akan mencairkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Tiga jenis bansos tersebut yakni BLT, BSU dan Bantuan Angkutan Umum.

Tambahan bansos diberikan pemerintah dalam pengalihan BBM bersubsidi sebesar Rp 24,17 triliun. Sehingga dengan tambahan tersebut, diharapkan pemerintah dapat menekan laju angka kemiskinan di Indonesia. 

Baca Juga

95 Warga Kecamatan Mentok dapat Bantuan Baznas

Tiga jenis bansos yang diberikan pemerintah dari pengalihan subsidi BBM tersebut, yakni pertama, Bantuan Sosial Langsung (BLT) sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima BLT selama 4 bulan mulai dengan bulan September, dengan besaran per bulan sebesar Rp150.000. 

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dengan anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp9,6 triliun yang diberikan kepada 16 juta pekerja. Penerima adalah pekerja yang gajinya hanya Rp3.500.000 per bulan. 

Ketiga, Bantuan Angkutan Umum, yang diberikan kepada pekerja angkutan umum, ojek online, dan nelayan. 

Baca Juga

Perayaan HUT ke 26 IJTI di Desa Airgegas, 100 Anak Yatim dan Duafa Terima Bansos

"Kita dukung kegiatan ini, supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM subsidi," kata Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, Selasa (13/9/2022).

Dengan penyesuaian harga ini, pemerintah telah menyiapkan dana untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya. 

"Karena pengguna BBM bersubsidi ini dinilai masih belum tepat sasaran," ujarnya. 

Baca Juga

Jumat Berkah, Kodim Bangka dan Koramil Belinyu Beri 100 Sembako untuk Warga

Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya mengatakan, porsi BBM bersubsidi begitu besar sehingga berdampak pada nilai tukar rupiah yang tergantung pada kebijakan fiskal, karena terjadinya defisit akibat terlalu besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk BBM.

"Bahwa kebijakan yang diambil pemerintah ini adalah untuk kebaikan bersama. Pemerintah menilai, saat ini pengguna BBM bersubsidi belum tepat sasaran, sehingga menjadi perhatian bersama untuk kelanjutan pembangunan dimasa mendatang," tutur Kapolda.

Editor : Haryanto