Wujudkan Masyarakat Melek Hukum, Kejari Bangka Selatan Sediakan Klinik Hukum Gratis

BANGKA SELATAN, lintasbabel.id - Kejaksan Negeri Kabupaten Bangka Selatan menyediakan layanan hukum secara gratis bagi masyarakat guna mewujudkan masyarakat melek hukum. Layananan tersebut disediakan dalam bentuk layanan digital maupun layanan secara langsung.

Kepala Kejari Bangka Selatan Mayasari mengatakan, Klinik Hukum secara langsung disediakan di Kantor Pemkab Bangka Selatan bekerjasama dengan Pemkab Bangka Selatan.

Baca Juga

Lolos jadi Anggota DPRD Basel, Rusi Sartono Dipercaya oleh Gerindra Emban Jabatan Wakil Ketua

"Untuk layanan Klinik Hukum secara langsung kami sediakan di Pemkab Bangka Selatan, buka setiap Selasa dan Kamis jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 Wib. Tujuannya memfasilitasi seluruh masyarakat Bangka Selatan yang ingin berkonsultasi atau mempunyai permasalahan di Bidang Hukum," katanya, Senin (08/11/2021).

Sedangkan untuk layanan konsultasi hukum secara online, kata Mayasari dapat dikirim melalui layanan WhatsApp.

"Untuk layanan hukum online caranya cukup mudah, tinggal hubungi layanan WhatsApp Kejari Bangka Selatan di nomor 0812-7218-0038 dengan mengirim data diri dan pertanyaan, kemudian admin akan melakukan verifikasi data dan terakhir petugas kami akan menjawab permasalahan hukum dari pemohon dalam bentuk Pesan Text, Voice Call, maupun Video Call," ucapnya 

Baca Juga

Akhiri Kunjungan Kerja di Babel, Begini Kesan Wapres Ma'ruf Amin

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut, agar masyarakat Bangka Selatan mendapatkan informasi yang benar tentang permasalah hukum yang dihadapi.

Sementara itu, Bupati Bangka Selata Riza Herdavid memberikan apresiasi atas upaya Kejari dalam memberikan layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat.

"Layanan ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun ASN kami agar melek hukum, oleh karena itu saya mengajak masyarakat untuk berkonsultasi melalui Klinik Hukum Kejari Bangka Selatan, baik secara langsung maupun melalui layanan digital jika ada permasalahan hukum yang dihadapi dan belum dipahami," tuturnya.

Editor : Haryanto