Cerita Soal Kekosongan Kursi Wabup, Algafry Rahman Temui Dirjen Otda Kemendagri

JAKARTA, lintasbabel.id - Bupati Bangka Tengah (Bateng) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Algafry Rahman, S.T menemui Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait kekosongan jabatan Wakil Bupati. Dalam kesempatan ini, Algafry diterima langsung oleh PLT Dirjen Otonomi Daerah yang sekaligus menjabat Sekjen Kemendagri RI, Dr Suhajar Diantoro, M.Si di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Algafry menyampaikan dua isu strategis kepada PLT Dirjen Otda, diantaranya penguatan dan sinergisitas pembagunan di daerah melalui kerangka otonomi daerah, serta penyampaian kekosongan jabatan Wakil Bupati Bangka Tengah. 

Baca Juga

Rakornas Bapemperda se-Indonesia Bahas Undang-Undang Ciptaker

"Agenda kerja ke Kemendagri kali ini merasa luar biasa karena bisa diterima langsung oleh PLT dirjen Otda yang kebetulan menjabat Sekjen Kemendagri. Ini menjadi salah satu ikhtiar saya dalam membangun Kabupaten Bangka Tengah, salah satunya dengan melakukan penguatan dari sisi kelembagaan. Pada kesempatan ini saya juga membahas tekait kekososngan jabatan Wabup Kabupaten Bangka Tengah dan sinergitas pembangunan daerah melakui kerangka otonomi daerah," ujar Algafry Rahman.

Lebih lanjut dikatakan Algafry, dirinya berkeinginan Pemkab Bateng dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.

"Jujur saja, saya berkeinginan Pemkab Bangka Tengah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berjalan pada koridor yang benar, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah dan tentunya mensejahterahkan masyarakat di daerah," ujarnya.

Sementara itu PLT Dirjen Otda, Suhajar Diantoro mengambut baik kunjungan tersebut, karena pemda dan pemerintah pusat harus terjalin sinergitas yang harmonis dalam membangun daerah.

"Terimakasih pak Bupati, sudah berkenan berkunjung ke Kemendagri, langkah pak bupati sangat baik, perlu harmonisasi antara pusat dan daerah dalam membangunan daerah dan nasional. Terkait kekosongan jabatan Wabup, silahkan saja Bupati melakukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut dengan mengacu pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Insya Allah kami siap membantu," ujar Dr. Suhajar Diantoro.

Editor : Muri Setiawan