Sejarah Pangkalpinang, Pernah Menjadi Ibu Kota Negara Sampai Awal Penentuan Kemenangan Indonesia

PANGKALPINANG. Mendengar nama ini, mungkin bagi sebagian orang adalah salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjadi pusat ibukota provinsi. Namun, Pangkalpinang ternyata pernah menjadi Ibu Kota Negara.

Pangkalpinang memang tidak pernah secara resmi ditunjuk menjadi Ibu Kota. Peran itu bersandingan dengan Bukittinggi, Sumatra Barat, yang menerima mandat langsung pada saat para pemimpin Republik di Yogyakarta yang ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. 

Rumah Residen Pangkalpinang yang kini menjadi Rumah Dinas Walkota Pangkalpinang. (Foto: Istimewa)

Mr. Sjafruddin Prawiranegara menerima mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Ia menjadi Presiden Indonesia selama 207 hari.

Sementara Lambertus Nicodemus Palar mendirikan perwakilan RI di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Misi diplomatik Palar berhasil membuat PBB menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Namun, Belanda tidak mau berunding dengan PDRI. Belanda memilih dengan para pemimpin RI yang diasingkan ke Bangka sejak 22 Desember 1948 sampai Juli 1949.

Para pemimpin itu adalah Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sekretaris Negara AG Pringgodigdo, Ketua Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) MR Assaat, dan Kepala Staf AU Soerjadarma yang diasingkan di Pesanggrahan Menumbing. Mereka menghuni pesanggrahan di Bukit Menumbing, Bangka Barat sejak 22 Desember 1948 sampai Juli 1949.

Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Agus Salim diasingkan di Wisma Ranggam yang terletak di Muntok, Bangka Barat, mulai 5 Februari 1949. 

”Secara de facto, kala itu pemimpin utama Republik ada di Bangka.  Dalam bukunya, Setengah Abad Pangkalpinang sebagai Daerah Otonom (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pangkalpinang, 2006) dijelaskan, awalnya perundingan digelar di Wisma Menumbing. Selanjutnya, perundingan dipindahkan ke Pangkalpinang.

Lokasi perundingan sekarang menjadi Museum Timah Indonesia, walau sudah tidak lagi tersisa barang-barang saat perundingan digelar. Perundingan-perundingan di rumah itu terutama membahas kerangka perjanjian Roem-Royen. Perjanjian pada 7 Mei 1949 itu diikuti Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 2 November 1949. Dalam konferensi itu disepakati, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949.

Bukti lain status Pangkalpinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari. Taman itu terletak di sisi utara Lapangan Merdeka. Tugu itu diresmikan Bung Hatta pada 17 Agustus 1949. 

Tugu itu berisi tulisan: Prasasti Surat Kuasa Kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta. Diserahkan oleh Ir. Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Media Juni 1949. Salinan naskah asli surat kuasa itu masih tersimpan di Wisma Menumbing. Dalam naskah asli, memang tidak tercantum tanggalnya. Hanya tertulis Juni 1949.

Pentingnya status Bangka, khususnya Pangkalpinang, pada masa itu diakui oleh MR AG Pringgodigdo. Dalam Memoir Mohammad Hatta, Pringgodigdo menyatakan, pusat percaturan politik internasional kala itu ada di PBB dan Bangka. Sejarah-sejarah di luar Jawa sering dianggap sebagai kejadian-kejadian kecil dan tidak penting. Faktanya, keberlanjutan Indonesia sebagai negara ditentukan lewat perundingan-perundingan di Pangkalpinang.

Kelenteng Kwan Tie Miaw, salah satu kelenteng tertua yang ada di Pulau Bangka. Kelenteng ini terletak di jalan Mayor Syafrie Rachman. Dulunya bernama kelenteng Kwan Tie Bio. Kelenteng ini diperkirakan dibuat pada tahun 1841 Masehi. (Foto: Istimewa)

Pangkalpinang sendiri merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya dibagian timur Pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal 9 februari 2001 Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Pembentukan Pangkalpinang dimulai sejak adanya perintah Sultan Susuhanan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, yang memerintah pada tanggal 17 september 1757, kepada Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan kepada Depati serta Batin Pengandang dan kepada para Krio yang ada di Pulau Bangka untuk mencari Pangkal atau pengkal sebagai tempat kedudukan Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambangan timah, mengawasi pekerja- pekerja yang disebut kuli tambang dari Cina, Slam, Kocin dan Melayu dan mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Kesultanana Pelembang Darussalam.

Diantara Pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah Pangkal Bendul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Buluh, Tempilang, Lajang, Sungailiat, Cegal, Pangkal Koba, Balar, Toboali dan Pangkalpinang. 

Gedung Tudong Saji, Kantor Walikota Pangkalpinang. (Foto: pangkalpinang.go.id)

Setelah pendirian Pangkal dan Pengkal lalu Sultan Palembang mengangkat dan mengirim Demang dan Jenang langsung dari Palembang untuk segera bertugas dimasing-masing Pangkal atau Pengkal. 

Umumnya Demang dan Jenang yang diangkat Sultan Palembang berasal dari Keluarga dan kerabat terdekat Sultan Palembang.

Secara Etimologi Pangkalpinang berasal dari dua kata yaitu Pangkal atau Pengkal dan Pinang (areca chatecu). Pengkal atau Pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti, pusat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik, kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu dan pusat segala aktifitas dan kegiatan dimulai, sedangkan pohon Pinang, adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya yang diperdagangkan orang.

Editor : Muri Setiawan