Pemda dan DPRD Harus Kompak dalam Penanggulangan Bencana di Daerah

BANGKA, lintasbabel.id -  Dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja mitigasi bencana di daerah, Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), berkoordinasi dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka, di Kantor BPBD Bangka, Jumat (8/10/2021). 

Jawarno K, S.IP selaku Ketua Komisi IV, menekankan kerjasama yang baik antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Untuk itu, pihak DPRD selalu berkoordinasi dengan OPD yang dinilai terlibat langsung, dalam penanggulan bencana baik alam dan non alam beresiko tinggi. 

"Termasuk keberadaan personalia dalam OPD atau instansi BPBD, kalaupun dipandang perlu supaya BPBD menerima tenaga honorer, supaya ada keseimbangan antara kinerja dengan jumlah personel, sehingga kedepan tidak ada lagi terkendala SDM," tutur Jawarno. 

Lebih khusus, Jawarno mengingatkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Bangka berbeda dengan Kota Pangkalpinang, karena luasan wilayah Kabupaten Bangka lebih luas. Penambahan personel BPBD perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang telah direkrut oleh Pemprov Kepulauan Babel. 

"Ajukan anggaran kepada TAPD eksekutif, kami mohon mesti ada keseimbangan supaya terkendali, Bangka ini tidak sama dengan Pangkalpinang. Kalau tidak dibentuk tim kita kewalahan, memang sejatinya kita tidak berharap bencana datang, tapi ini bentuk kesiapsiagaan kita," kata Jawarno.

Bentuk Pusdalopb

Sementara, Kepala Pelaksana BDBD Kabupaten Bangka, Mohd Nursi S.IP menyatakan, bahwa penambahan personel merupakan skala prioritas, menimbang sejauh ini pihaknya telah memiliki 12 PNS dan 30 tenaga honorer. 

Nursi mengklasifikasi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bangka, diantaranya puting beliung saat musim hujan, banjir dan kebakaran. Menurut Nursi, penting bagi BPBD segera membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalopb).

"Mengingat wilayah Bangka ini luas, maka sebenarnya Pusdalopb BPBD harus dibentuk, kami sudah bisa merencanakan tapi anggaran sedang refocusing sehingga belum maksimal, karena didalamnya juga perlu peralatan, mudah-mudahan tahun 2022 segera terbentuk," ujarnya.

Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Raden Hardiansyah, SE., mengatakan komunikasi baik antara pemda dengan DPRD sangat penting, sebab dalam pengajuan perlengkapan alat Pusdalopb mesti mendapat dukungan dari anggota dewan dalam bentuk proposal yang kemudian diajukan kepada Kementerian Geologi. 

"Di dalam Pusdalopbd itu nanti akan ada call center 117, dimana nanti peralatan akan dibantu oleh BNPB Pusat, dan kami provinsi telah berkoordinasi melalui zoom bahwa sarana dan prasaran akan diberikan di tahun 2022," kata Hardiansyah.

Tidak hanya itu, demi mendukung mitigasi bencana daerah, sambung Hardiansyah, Kementerian Geologi juga akan memberikan peralatan Early Warning System (EWS). Dimana pengajuan alat ini pun harus mendapat dukungan dan rekomendasi DPRD di daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota. 

Dalam rapat koordinasi ini dihadiri Ketua Komisi IV beserta anggota, yakni Evi Junita, Toni Mukti, dan H Marsidi H Satar, SH, beserta Kepala Pelaksana BDBD Kabupaten Bangka, Mohd Nursi S.IP, Sekretaris BPBD Kabupaten Bangka, Budi Gustiansyah dan Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Raden Hardiansyah, SE. 

Editor : Muri Setiawan