PANGKALPINANG, Lintas Babel.iNews.id - Pangkalpinang pada dekade 1950-an dan 1960-an adalah kota pelabuhan yang dinamis, tempat bertemunya berbagai arus budaya Melayu pesisir, tradisi keislaman yang kuat, dan denyut nadi perdagangan timah.
Di kota inilah, tepatnya pada 26 Juni 1957, lahir seorang putra daerah bernama Emron Pangkapi. Tumbuh dalam lingkungan masyarakat Bangka yang menjunjung tinggi nilai kekerabatan, keterbukaan dan etos kerja, karakter Emron muda ditempa oleh realitas sosial di sekitarnya sejak usia dini.
Ketertarikan Emron terhadap dinamika kemasyarakatan dan kepemimpinan tidak datang secara tiba-tiba. Memasuki usia remaja di bangku sekolah menengah, ia mulai mencari ruang aktualisasi diri di luar kelas.
Pada tahun 1973, dalam usia enam belas tahun, Emron resmi bergabung dan menempa diri di Pelajar Islam Indonesia (PII) Bangka. Di organisasi kepelajaran ini, ia mengenal dasar-dasar manajemen organisasi, tradisi diskusi intelektual, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial seorang pelajar Muslim terhadap bangsanya.
Pengkaderan di PII menjadi batu loncatan yang mematangkan jiwa aktivismenya. Tiga tahun berselang, pada tahun 1976, langkahnya meluas ke ranah kepemudaan lintas elemen dengan bergabung di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bangka-Pangkalpinang.
Keterlibatannya di KNPI pada masa awal pembentukan wadah berhimpun pemuda tersebut mempertemukannya dengan berbagai tokoh muda daerah, sekaligus mengasah kemampuannya dalam membangun jejaring dan bernegosiasi lintas kepentingan.
Suara dari Udara hingga Pena Jurnalis Hukum
Bersamaan dengan kiprahnya di KNPI pada tahun 1976, Emron mulai menapaki dunia profesional melalui jalur penyiaran. Ia diterima sebagai penyiar di Radio Republik Indonesia (RRI) Pangkalpinang dan bertugas hingga tahun 1978.
Dari balik mikrofon RRI, suara Emron akrab menyapa masyarakat Bangka. Pengalaman sebagai penyiar melatih artikulasi, kepekaan bahasa, serta kemampuannya dalam menyampaikan pesan publik secara jernih dan persuasif—sebuah modal komunikasi yang kelak sangat menentukan perjalanan politiknya.
Namun, ruang siar radio dirasanya belum cukup untuk menyalurkan kegelisahan intelektualnya. Pada tahun 1978, Emron mulai menjajal dunia tulis-menulis dengan menjadi koresponden untuk Harian Pelita di Bangka.
Selama satu tahun (1978–1979), ia merekam berbagai peristiwa sosial, ekonomi, dan politik dari tanah kelahirannya untuk dibaca oleh khalayak nasional.
Dorongan untuk berkembang lebih jauh membawanya mengambil keputusan besar pada tahun 1979: merantau ke Jakarta.
Di ibu kota, ia langsung dipercaya menjadi wartawan penuh di Harian Pelita Jakarta (1979–1983). Kerasnya persaingan pers ibu kota pada dekade 1980-an justru menjadi kawah candradimuka yang menempa ketajaman naluri jurnalistiknya.
Setelah empat tahun di Harian Pelita, karier kewartawanannya terus menanjak di sejumlah surat kabar nasional terkemuka:
- Harian Bisnis Indonesia (1985–1989): Ia bergabung sebagai reporter hingga dipercaya menduduki posisi redaktur, memperluas wawasannya dalam membedah isu-isu ekonomi, korporasi, dan kebijakan pembangunan.
- Harian Media Indonesia (1989–1995): Puncak karier jurnalistiknya ditandai saat ia mengemban amanah sebagai Redaktur Politik. Di posisi ini, Emron berada di jantung liputan dinamika kekuasaan nasional, berinteraksi langsung dengan para pengambil kebijakan, serta mengamati pergeseran konstelasi politik Orde Baru dari jarak terdekat.
Selama menekuni profesi wartawan, Emron tidak sekadar menjadi pencatat peristiwa. Ia memosisikan diri sebagai jurnalis yang memiliki spesialisasi mendalam di bidang hukum dan politik. Ketekunan riset dan ketajaman analisis hukumnya melahirkan dua karya buku penting yang menjadi rujukan dalam khazanah literatur hukum di Indonesia:
1. Praperadilan Dalam Kenyataan (Penerbit Djambatan, 1986), sebuah buku yang ditulisnya bersama advokat senior O.C. Kaligis. Karya ini membedah secara kritis praktik lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca-berlakunya KUHAP.
2. Hukuman Mati Imam Imran (Penerbit Alumni, 1993), sebuah karya dokumentatif dan analitis yang mengulas salah satu peristiwa hukum dan politik paling menyita perhatian publik pada masanya.
Selain menulis buku, pemikiran-pemikiran Emron juga kerap dituangkan dalam berbagai makalah dan kertas kerja pada sejumlah forum seminar nasional.
Dalam forum-forum tersebut, ia hadir memberikan perspektif yang memadukan ketelitian seorang wartawan hukum dan keluasan pandang seorang politisi.
Merawat Tradisi Pergerakan Pemuda dan Ormas Islam
Kesibukan mengejar tenggat berita di Jakarta tidak membuat Emron menanggalkan identitasnya sebagai aktivis pergerakan. Setibanya di ibu kota pada tahun 1979, ia segera berhimpun di Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta. Bagi Emron, organisasi adalah rumah kedua untuk merawat idealisme dan solidaritas kebangsaan.
Pada tahun 1983, ia mulai menapaki jalur aktivisme kepemudaan yang kelak bersinggungan erat dengan jalan politiknya, yakni dengan bergabung di Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK).
Komitmen dan kemampuan organisasinya membuat ia dipercaya mengemban berbagai posisi strategis di tingkat pusat. Pada periode 1986–1989, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Generasi Muda Persatuan (GMP). Selanjutnya, pada era reformasi yang penuh dinamika, ia memegang kendali administratif dan konsolidasi organisasi sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat GPK untuk periode 1998–2001.
Di luar organisasi kepemudaan, pengabdiannya di ranah kemasyarakatan Islam terpatri panjang bersama Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi). Sebagai salah satu ormas Islam yang memiliki ikatan historis kuat dengan perjuangan umat, Parmusi menjadi wadah bagi Emron untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat.
Ia mengabdi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PP Parmusi selama satu dekade penuh (1998–2008). Kepercayaan keluarga besar Parmusi terhadap kebijaksanaan dan pengalaman panjangnya berlanjut dengan amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PP Parmusi untuk masa bakti yang panjang, yakni dari tahun 2008 hingga 2025.
Pulang Mengabdi: Perjuangan Provinsi dan Kemuliaan Adat Melayu
Sejauh apa pun langkah kakinya menapaki panggung ibu kota, hati Emron Pangkapi tidak pernah tercerabut dari tanah kelahirannya.
Ketika gelombang reformasi membuka peluang bagi daerah-daerah untuk menata otonominya, Emron tampil di barisan depan bersama para tokoh masyarakat Bangka dan Belitung dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru.
Dedikasi, lobi politik di tingkat pusat, serta kerja-kerja konsolidasi yang dilakukannya berbuah manis dengan lahirnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas jasa-jasanya tersebut, ia dianugerahi Penghargaan Utama Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tidak berhenti pada perjuangan administratif kenegaraan, Emron menaruh perhatian besar pada pelestarian jati diri budaya daerah.
Ia meyakini bahwa pembangunan fisik dan politik harus berjalan beriringan dengan tegaknya marwah adat istiadat. Di tanah kelahirannya, ia mengemban amanah terhormat sebagai Timbalan Pemangku Adat Negeri Serumpun Sebalai selama sepuluh tahun (2002–2012), sebelum kemudian dipercaya menjadi Ketua Dewan Penasihat Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Bangka Belitung.
Visi kebudayaannya melampaui batas geografis provinsi maupun negara. Emron menyadari bahwa masyarakat Melayu di Bangka Belitung adalah bagian integral dari rumpun besar peradaban Melayu-Islam di kawasan Asia Tenggara dan dunia.
Berangkat dari kesadaran historis tersebut, ia turut membidani dan menjadi salah satu Deklarator berdirinya Konferensi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) bersama Menteri Besar Malaka saat itu, Tan Sri Mohd Ali Rustam.
Atas perannya yang signifikan itu, Babel ditetapkan menjadi tuan rumah Konfrensi dan Festival DMDI tahun 2003, sebagai perhelatan terbesar dalam sejarah Negeri Serumpun Sebalai hingga saat ini. Lebih dari 2.000 peserta utusan rentang tanah Melayu hadir di Pangkalpinang pusat festival tersebut.
Pengabdiannya dalam mempererat tali silaturahmi dan memajukan martabat dunia Melayu mendapatkan pengakuan luas dari berbagai institusi adat dan kesultanan. Emron Pangkapi dianugerahi gelar kehormatan Dato' dari sejumlah kesultanan dan lembaga adat terkemuka di Nusantara maupun mancanegara, meliputi:
- Kesultanan Langkat, Sumatera Utara.
- Kesultanan Mempawah, Kalimantan Barat.
- Kesultanan Buayan, Filipina Selatan.
- Kesultanan Palembang Darussalam, Sumatera Selatan.
- Lembaga Adat Melayu (LAM) Jering Amantubillah, Bangka Barat.
Di kota kelahirannya sendiri, kiprah dan keteladanannya mendapat apresiasi tertinggi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menganugerahinya penghargaan Pinang Emas Putra Berprestasi Kota Pangkalpinang sebanyak dua kali.
Meniti Tangga Politik, Parlemen, dan Korporasi Negara
Perjalanan politik praktis Dato' H. Emron Pangkapi merupakan cerminan dari proses pengkaderan yang bertahap, sabar, dan teruji oleh waktu. Ia mendedikasikan seluruh karier kepartaiannya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Emron memulai pengabdiannya di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dari lini kerja teknis dan pengkaderan, yakni di Departemen Penerangan DPP PPP (1989–1994) dan Departemen Kader DPP PPP (1994–1999). Di tengah masa pengabdian tersebut, ia mendapat kepercayaan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di lembaga tinggi negara sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Fraksi PPP untuk periode 1992–1997.
Ketika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi berdiri, Emron memilih pulang untuk meletakkan fondasi pemerintahan dan demokrasi di daerah kelahirannya. Ia memimpin sebagai Ketua DPW PPP Kepulauan Bangka Belitung (2001–2004) dan pada saat yang bersamaan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2001–2004). Di masa-masa krusial awal pembentukan provinsi tersebut, kepemimpinannya di parlemen daerah berperan vital dalam merumuskan kerangka regulasi dan anggaran pertama bagi provinsi baru tersebut.
Menariknya, di tengah keterbatasan sebagai daerah otonomi baru, DPRD Babel pada tahun 2003 menjadi tuan rumah Munas Asosiasi Pimpinan DPRD se Indonesia dan Emron Pangkapi terpilih sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pimpinan DPRD Se Indonesia, mendampingi Ketua Terpilih Edy Waluyo (DKI Jakarta).
Usai menuntaskan tugas sejarahnya di daerah, Emron kembali dipanggil ke panggung politik nasional dengan tanggung jawab yang kian besar di DPP PPP. Grafik kepemimpinannya di tingkat pusat terus menanjak secara konsisten:
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP (2002–2007).
- Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PPP (2007–2011).
- Wakil Ketua Umum I DPP PPP (2011–2016).
- Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum DPP PPP pada tahun 2014, sebuah amanah besar untuk menakhodai partai di tengah dinamika politik nasional yang sangat menantang.
Memasuki fase kematangan sebagai politisi senior, peran Emron beralih menjadi penjaga nilai, etika, dan tradisi partai. Ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi DPP PPP (2016–2021) dan melanjutkan pengabdian sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP PPP (2021–2026).
Di luar panggung legislatif dan struktural partai, kapasitas manajerial serta wawasan strategisnya juga diabdikan dalam tata kelola pemerintahan dan korporasi negara. Pada periode 2004–2009, ia mendampingi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM.
Di dunia korporasi, ia dipercaya mengemban fungsi pengawasan sebagai Komisaris PT Pelayaran Bukit Merapin Jakarta (2007–2012), kemudian bertugas sebagai Komisaris Independen BUMN PT Timah Tbk (2015–2016) yang merupakan urat nadi ekonomi tanah kelahirannya, serta menjabat sebagai Komisaris BUMN PT PGAS Telekomunikasi Nusantara / Pgascom PGN (2017–2021).
Epilog Bab: Ketekunan Seorang Putra Daerah
Rangkaian perjalanan hidup Dato' H. Emron Pangkapi memperlihatkan sebuah garis lurus yang konsisten antara idealisme masa muda dan pengabdian di usia matang. Berangkat dari ruang diskusi pelajar PII di Bangka, menyuarakan informasi dari ruang siar RRI, mengasah ketajaman pena sebagai wartawan hukum dan penulis buku di ibu kota, hingga berdiri tegak sebagai pemimpin parlemen, tokoh partai politik nasional, dan pemangku adat Melayu dunia. Seluruh fase tersebut membentuk sosok Emron Pangkapi bukan sekadar sebagai politisi, melainkan sebagai jembatan sejarah yang menghubungkan kearifan lokal Bumi Serumpun Sebalai dengan dinamika kebangsaan Indonesia.
Biograpy/artikel ini dimuat dalam rangka penerimaan penghargaan pada Datuk Sri EP sbg tokoh yg berkontribusi terhadap Pers oleh Prov. Babel
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
