BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Kondisi keuangan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), sedang terpuruk. Selain memiliki utang sebesar Rp48,5 miliar pada tahun 2024, daerah dengan julukan Bumi Sejiran Setason juga mempunyai utang ke BPJS Kesehatan sebesar Rp12 miliar.
Bupati Bangka Barat, Markus menyampaikan utang ke BPJS tersebut disebabkan oleh defisit anggaran, sehingga membuat pemerintah menunggak iuran selama 4 bulan terakhir.
"Kita masih utang di tahun 2025 berjalan kurang lebih Rp12 miliar, yang sudah 4 bulan kita menunggak," katanya, Senin (7/7/025).
Dikatakan Markus, untuk tahun 2025 ini pemerintah telah melakukan penandatanganan kerjasama. Namun untuk tahun 2026 mendatang pihaknya akan melakukan kajian, jangan sampai terus menerus menjadi beban daerah.
"Untuk BPJS ini kita sudah MoU, untuk tahun depannya kita akan melakukan perbaikan dan evaluasi, harapan kita kerjasama dengan BPJS ini jangan sampai juga membebankan APBD kita," ujarnya.
Markus menyampaikan, penyebab defisit anggaran 2025 akibat utang pemerintah pada tahun 2024, sehingga menyedot anggaran tahun ini.
Sedangkan untuk mengatasi defisit itu, pemerintah telah mengurangi kegiatan dan rencananya akan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Salah satu menutupi defisit ini, kita sudah mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak dan juga yang menjadi beban kita di tahun ini karena ada hutang 48,5 miliar. Penyebabnya setelah kita pelajari dan cermati kurang telitinya tapd menyusun anggaran 2024," ucapnya.
"Jadi dengan berat hati mau tidak mau kita menyesuaikan TPP ASN. Untuk besarnya dari tingkat yang paling tinggi akan dihitung untuk penyesuaiannya. Untuk p3k tidak ada penyesuaian," tutur Markus.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
