BANGKA SELATAN, lintasbabel.id - Pemerintah Desa dilarang menyalurkan bantuan langsung dana desa kepada warga desanya yang belum divaksin.
Hal itu disampaikan Kapolres Bangka Selatan, AKBP Joko Isnawan melalui Kabag Ops Kompol Albert Daniel Tampubolon, Selasa (04/01/2021).
Menurut Kompol Albert Daniel Tampubolon, larangan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 14 tahun 2021.
"Dalam Perpres No 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat 4 Point (a) disebutkan Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid 19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid 19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 13A, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial," katanya, Selasa (04/01/2022).
Lebih lanjut ia mengatakan, bagi penerima BLT dana desa yang merasa ada permasalahan kesehatan yang menyebabkan tidak bisa divaksin atau penundaan vaksin, maka harus dilampirkan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan setempat setelah dilakukan pemeriksaan.
"Ketentuan ini dibuat pemerintah guna mempercepat vaksinasi sehingga upaya untuk menekan penyebaran Covid 19 dapat terwujud," ucapnya.
Imbauan ini, kata dia perlu disampaikan karena dikhawatirkan masih ada kepala desa di Bangka Selatan yang belum mengetahui ketentuan tersebut.
"Jadi, kami harap agar semua Pemdes di Bangka Selatan dapat memahaminya, agar tidak menjadi temuan di kemudian hari," ucapnya
.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
