PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Babar) mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Penghargaan diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Babel dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2022, kategori pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Babel, yang diselenggarakan Rabu (14/12/2022) kemarin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat, Arwendy mengatakan bahwa penghargaan ini adalah tantangan bagi pihaknya untuk dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
"Penghargaan ini tentu menjadi suatu harapan sekaligus tantangan bagi Pemkab Bangka Barat, untuk membuktikan dan terus berkomitmen dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik, terlebih kita mendapat penghargaan predikat informatif, artinya penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi," katanya.
Dia menyebut, era digitalisasi seperti saat ini, keterbukaan informasi dan transparansi menjadi satu keharusan yang wajib dilakukan oleh badan publik.
"Saat ini era keterbukaan informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan semangat keterbukaan informasi dan akuntabilitas, sehingga keterbukaan akan menjadi ruh utama badan publik dalam melayani masyarakat. Harus kita perhatikan secara seksama bahwa ke depan keterbukaan informasi bukan saja sebagai kewajiban badan publik, tetapi akan menjadi budaya dalam berbangsa dan bernegara, karena keterbukaan informasi publik adalah media dalam rangka mewujudkan peningkatan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.
Keterbukaan informasi kepada publik, kata dia, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan yakni menyejahterakan rakyat. Namun, lagi-lagi untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat.
"Karena pemerintahan demokrasi yang baik adalah pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat, dan salah satu indikatornya agar publik percaya pada pemerintah adalah dengan menjalankan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel," ucapnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
