PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, menggelar rapat koordinasi dengan bupati walikota se-Babel, di Kantor Gubernur, Kamis (28/7/2022).
Rapat yang membahas strategi pemulihan ekonomi daerah dan sinergitas pengendalian inflasi menuju masa endemi ini, seyogyanya harus dihadiri seluruh bupati/walikota yang ada di Babel.
Namun, hanya tiga bupati yang hadir pada rapat tersebut yakni Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, Bupati Bangka Barat Sukirman, dan Bupati Belitung Timur Burhanudin.
Rakor PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama Bupati dan Walikota se Babel. Foto: lintasbabel.id/ Irwan Setiawan.
Menanggapi hal ini, Ridwan menganggap para kepala daerah yang tidak hadir, sedang memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
"Saya menganggap para pejabat tersebut punya kegiatan lain, yang menurut penilaian beliau beliau-beliau (bupati/walikota) tidak dapat ditinggalkan, dan sudah mengutus juga pejabat yang diberikan mandat untuk mewakili," kata Ridwan.
Ridwan mengakui realita saat ini kepala daerah sangat sibuk sekali, karena urusan pemerintah sangat banyak dengan berbagai macam hal.
"Urusan pemerintah ini sangat banyak sekali bermacam-macam dan lokasi kita tersebar cukup luas. Dan yang lain saya menyampaikan bahwa komunikasi kita yang tidak selalu legal formal rapat-rapat. Karena komunikasi sehari-hari, tadi dicontohkan Pak Bupati Bateng pesan-pesan singkat dampaknya positif juga," tuturnya.
Untuk itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ini menganggap ketidak hadiran beberapa kepala daerah itu bukan sebuah masalah yang besar.
"Jadi ketidakhadiran beberapa bupati dan walikota tadi bukan masalah besar, karena beliau sudah ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin sudah terjadwal sebelumnya," ujarnya.
Mengenai pembahasan rapat, dia menjelaskan, yakni berusaha untuk melakukan hal-hal yang dampaknya signifikan untuk mengatasi kondisi perekonomian yang saat ini belum ideal yang masih perlu ditingkatkan.
Selain itu, disepakati beberapa kesepakan untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang dekat dan menjadi prioritas pemerintah seperti inflasi, kemudian infrastruktur sumber daya manusia, stunting dan vaksinasi Covid-19.
Kemudian masalah yang sangat signifikan, misalnya penggunaan pupuk, harga kelapa sawit serta upaya-upaya pengelolaan penataan pertambangan timah.
"Namun yang paling penting, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman bupati walikota agar setelah rapat ada tindak lanjut yang nyata jangan sampa terus-terus kita rapat realisasi di lapangan tidak begitu signifikan," katanya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
