JAKARTA, lintasbabel.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) April 2022 mencatatkan angka surplus sebesar Rp103,1 triliun. Angka itu sekitar 0,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin (23/5/2022).
“APBN kita dalam posisi surplus Rp103,1 triliun dibandingkan tahun lalu yang defisit Rp138,2 triliun. Ini baliknya sangat cepat sekali atau 174,7 persen,” kata Sri dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta dikutip dari Antara.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp853,6 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp750,5 triliun.
Pendapatan negara yang mencapai Rp853,6 triliun meningkat 45,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp584,9 triliun dengan seluruh komponen mengalami kenaikan.
“Growth ini bagus banget, bulan lalu saja 32,1 persen growth-nya. Semua komponen pendapatan negara naik,” ucap Sri Mulyani.
Adapun realisasi pendapatan negara, meliputi penerimaan perpajakan Rp676,1 triliun yang meningkat 49,1 persen dari Rp453,5 triliun pada April 2021 serta PNBP sebesar Rp177,4 triliun.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp567,7 triliun, yang naik 51,5 persen dari periode sama tahun lalu Rp374,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp108,4 triliun yang juga meningkat seebsar 37,7 persen dari Rp78,7 triliun.
Sementara realisasi belanja negara per April 2022 naik 3,8 persen dari Rp723 triliun pada periode sama tahun lalu menjadi Rp750,5 triliun. Ini sekitar 27,7 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Belanja negara masih sesuai schedule Rp2.714,2 triliun, yaitu Rp750,5 triliun,” ucapnya.
Realisasi tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun atau 26,8 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai termasuk THR dan kegiatan operasional K/L. Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non-K/L, yaitu Rp254,4 triliun yang sudah mencapai 25,5 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.
Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp242,4 triliun atau 31,5 persen terhadap APBN. Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular 2022 tahap pertama.
Editor : Muri Setiawan