Sambut Kedatangan Wapres, HMI Babel Raya Minta Pemerintah Tuntaskan Persoalan Pertimahan di Babel

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Praktik korupsi tata niaga timah telah menjadi sorotan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Kasus ini yang telah merugikan masyarakat, daerah maupun negara.

Efek domino yang dihasilkan dari praktik tersebut telah terakumulasi senilai Rp271 Triliun pada aspek lingkungan, hal ini belum termasuk kerugian sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Baca Juga

Akan Ada Pengalihan Lalu lintas Saat Kunjungan Wapres ke Babel

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung Raya akan melangsungkan beberapa giat dalam menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin.

Dalam mekanisme organisasi hal tersebut telah diatur dalam konstitusi bahwa HMI merupakan organisasi yang berfokus pada wilayah perkaderan dan juga perjuangan yang memiliki tanggung jawab dalam merespon beberapa persoalan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung.

“Banyaknya persoalan yang begitu memprihatinkan pada wilayah aktifitas pertambangan baik tata kelola maupun tata niaga timah, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta termarjinalkannya masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, mendorong HMI untuk bersikap menyambut kedatangan orang no 2 yindonesia untuk menyampaikan realita luka dan duka yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Okta selaku Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan, Rabu (29/5/2024). 

Muda afreiyanto selaku Ketua umum HMI Cabang Babel Raya menegaskan bahwa sedari dulu HMI telah konsen dalam wilayah perbaikan tata kelola dan tata niaga timah, memandang masifnya aktifitas tambang illegal penting untuk diketahui oleh Wakil Presiden Indonesia.

"Dengan disampaikannya kondisi yang terjadi hari ini, melalui kajian yang telah dirumuskan dan telah melakukan kosolidasi maka kami berharap wakil presiden dapat menjadi stimulus dalam melahirkan kebijakan sebagai upaya menuntaskan persoalan tata kelola dan tata niaga timah, dan menyelesaikan praktik korupsi kolusi dan nepotisme serta dapat merumuskan kebijakan yang mendorong masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan untuk dapat menggapai kehidupan yang lebih sejahtera," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muda menegaskan bahwa beberapa persoalan yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung harus didengar dan diketahui oleh Wakil Presiden RI.

"Setelah menimbang dinamika yang terjadi dan berdasarkan hasil konsolidasi, kami dari HMI akan terus berupaya untuk dapat menyampaikan catatan khusus secara langsung," katanya. 

Editor : Muri Setiawan