Istana Kepresidenan Beli Mobil Baru Rp8,3 Miliar, Ini Penjelasan Istana

JAKARTA, lintasbabel.id - Pemerintah pusat melakukan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,3 miliar. Hal ini terlihat dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, yang mencatat adanya pengadaan mobil untuk satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.
Pada situs LPSE Kemenkeu, pengadaan tersebut dengan kode tender 35735011, dan nama paket Pengadaan Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022.
Tahap tender juga sudah selesai, dimana pemenangnya adalah PT Satria Internusa Perkasa, yang beralamat di Depok, dengan harga penawaran Rp 7,9 miliar.
Menanggapi hal in, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan tersebut sudah direncanakan sejak lama dan untuk kegiatan kenegaraan.
"Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara," ujar Heru kepada wartawan, Selasa (8/2/2022).
Heru menjelaskan, pengadaan mobil sudah direncanakan sejak tahun 2018 melalui proses kajian secara mendalam.
"Melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden yang sudah disepakati proses pengadaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 sampai tahun 2024," kata Heru.
Karena keterbatasan pagu, proses pengadaan mobil tersebut harus dilakukan secara bertahap. Dan anggaran untuk pengadaan mobil tersebut telah direncanakan sejak awal.
"Di samping itu, beberapa unit kendaraan yang diadakan merupakan peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada tahun 2021 ini. Kendaraan ini juga untuk mendukung rangkaian kegiatan Tamu negara. Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang telah disusun sejak tahun 2018 tersebut," tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, Istana mengutamakan aspek efektifas dan akuntabilitas serta transparansi anggaran.
"Dan tentunya kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas/mendesak," katanya.
Editor : Muri Setiawan