DJPb Babel Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD kepada 19 Perwakilan Kementerian dan 8 Pemda di Babel

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJPb Babel) resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, kepada 19 perwakilan Kementerian/Lembaga dan 8 Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Babel.

"APBN 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga optimisme perekonomian nasional, dengan kewaspadaan dalam menghadapi resiko global. Seperti yang diketahui, perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5% selama empat triwulan berturut-turut," kata Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi, Selasa (6/12/2022). 

Edih menuturkan untuk Provinsi Kepulauan Babel, perekonomian tetap tumbuh positif sebesar 4,51% di Triwulan III tahun 2022. 

"Kinerja perekonomian regional Babel khususnya ditopang oleh peningkatan harga timah dengan puncak tertinggi pada bulan Februari. Meski para ekonom menyatakan Indonesia jauh dari risiko resesi, namun kewaspadaan tetap harus ada dalam menghadapi dinamika ekonomi tahun 2023," ujarnya.

Menurutnya, saat ini tensi geopolitik dunia belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Sanksi ekonomi masih terus diberikan oleh negara Barat kepada Rusia yang berimbas buruk pada pasokan energi dunia. 

"Risiko penyesuaian harga BBM masih akan tetap menghantui volatilitas inflasi dalam negeri. Selain itu, kondisi geopolitik saat ini juga menyebabkan permasalahan rantai pasokan makanan yang berpotensi pada krisis pangan," katanya. 

Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dirancang dengan defisit 2,48% dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. 

"Defisit ini berasal dari selisih Pendapatan Negara yang ditargetkan Rp2.463,0 Triliun dan Belanja Negara yang dianggarkan sebesar Rp3.061,2 Triliun. Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp9.729,05 Miliar dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.728,27 Miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp7.000,78 Miliar. Sinergi dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan serta menghindari tumpang tindih dan duplikasi program," ujarnya.

Sementara itu, Sekda Babel, Naziarto mengatakan keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 menjadi faktor utama akselerasi pemulihan ekonomi nasional. 

"Hingga sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya kembali ke level prapandemi sejak tahun 2021. Di Bangka Belitung ini ada berbagai sektor perekonomian yakni tambang, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Namun sumber utama perekonomian masih bertumpu pada sektor tambang timah. Penguatan sektor ini perlu dilakukan seperti perbaikan cara eksploitasi timah yang berkelanjutan, legalisasi dan regulasi untuk tambang timah milik rakyat, dan hilirisasi komoditas timah," ujarnya 

Editor : Muri Setiawan