Verifikasi Administrasi Parpol via Video Call, Bawaslu Sanksi KPU

JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id - Verifikasi administrasi partai politik melalui video call, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI disanksi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sanksi itu merupakan sanksi teguran.

"Majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan kegiatan verifikasi administrasi terhadap status anggota Parpol (Parpol) yang diragukan keanggotaannya melalui video call yang dilakukan pada tanggal 5-7 September 2022 adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum atau kewenangan dan bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022," kata Anggota Bawaslu Puadi, Kamis (6/10/2022).

Baca Juga

Gara-Gara PSU, KPU dan Bawaslu Kota Pangkalpinang Dilaporkan ke DKPP

Menurutnya, sanksi teguran tertulis bentuk peringatan yang harus diperhatikan oleh semua jajaran KPU agar tak melakukan tindakan yang bersifat tidak prosedural. Selain itu, KPU harus bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undang.

"Sanksi teguran tertulis dalam pandangan Bawaslu sangat beralasan karena diberikannya sanksi teguran yang demikian, dalam menjalankan jabatannya menjadi lebih berhati-hati," tutur Puadi.

Puadi mengingatkan, KPU seharusnya bertindak lebih hati-hati. Sebab eksistensi jabatan yang ada di KPU merupakan jabatan yang rentan akan penyalahgunaan. 

Baca Juga

Osykar Minta Petugas Pengawas Catat dan Rekam Setiap Kejadian Khusus di TPS

"Lagi pula kalau diberikan sanksi perbaikan administrasi tidak mungkin dilakukan karena perbuatannya telah selesai dilakukan sehingga tidak perlu dilakukan karena alasan kemanfaatan dan demi kelancaran pelaksanaan tahapan," katanya.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman iNews.id dengan judul "KPU Disanksi Bawaslu gegara Verifikasi Administrasi Parpol via Video Call "

Baca Juga

Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Tertibkan APK Secara Mandiri

Editor : Muri Setiawan