JAKARTA, lintasbabel.id - Pimpinan DPR RI menerima 15 orang perwakilan demonstran dari kelompok buruh dan juga mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa yang digelar hari ini, Kamis (21/4/2022) di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 1 jam ini, para mahasiswa dan buruh mengeluhkan soal Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sampai pengekangan demokrasi di lingkungan kampus.
Perwakilan buruh, Boing mengungkapkan alasannya menolak UU Omnibus Law tentang Cipaker, karena contoh paling nyata adalah ketentuan mengenai pengupahan. Banyak perusahaan juga menjadikan efisiensi sebagai alasan mengganti pekerja dengan kontrak outsourcing.
“Tolong dihentikan, dengarkan suara rakyat, rakyat sudah merasakan dampak UU Ciptaker,” kata Boing di Ruang Rapat Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III lantai 4, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Kemudian, sambung Boing, pihaknya juga meminta agar distribusi kekayaan negara harus berlaku adil, memberikan jaminan kesehatan pendidikan, perumahan dan pensiun. Karena pihaknya melihat negara ini semakin hari semakin liberal dan BUMN seharusnya menjadi lokomotif pembangunan dalam negeri, dan DPR punya andil mengatur anggaran.
Kemudian, Aldi dari perwakilan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia berafiliasi dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyampaikan bahwa 75 ribu anak putus sekolah. Ini akibat badai pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Bahkan orang tua di rumah mulai menjerit, banyak teman-teman mereka harus di-drop out (DO) dari kampus lantaran pengekangan kebebasan berekspresi, dan karena itulah mereka harus turun ke jalan.
“Kita harus turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Kembalikan kebebasan berekspresi di kampus, banyak teman kami di-DO,” ujar Aldi.
Kemudian, perwakilan mahasiswa dari Universitas Gunadarma juga mengkritisi soal revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara sembunyi-sembunyi, karena sampai hari ini pun Naskah Akademiknya belum kunjung dipublikasi. Pihaknya melihat ada upaya mempertajam praktik-praktik liberalisasi pendidikan dan wacana-wacana pendidikan naik.
“Setelah memperhatikan peta jalan pendidikan kita sudah ada kampanye di kampus-kampus terkait RUU Sisdiknas, tapi naskah akademik belum dibuka ke publik,” ungkapnya.
Kemudian, perwakilan buruh, Arif menyarankan kepada DPR RI dan juga pemerintah untuk menghentikan rekayasa, karena pada dasarnya tuntutan yang disampaikan kelompok buruh dan juga mahasiswa.
“Demo-demo meluas di mana-mana ini harus dihentikan, supaya kita juga capek di lapangan. Saya pikir juga bapak pasti paham bagaimana terjadi di atas. Tuntutan rakyat diselesaikan, tidak ada tipu muslihat,” tegasnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
